Rektor UII: Persaingan Politik Harus dengan Adu Gagasan, Bukan Menonjolkan Identitas

Harianjogja.com, JOGJA—Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Profesor Fathul Wahid menyatakan kontestasi politik, pluralitas atau kemajemukan harus mendapatkan tempat, bukan justru menonjolkan identitas. Setiap calon harus beradu program kerja dan gagasan, serta menjaga semangat inklusivisme.

Fathul mengatakan tidak ada definisi tunggal untuk menerjemahkan istilah politik identitas. Namun, secara umum, politik identitas dikaitkan dengan agenda, aksi, aktivisme politik yang di dalamnya berisi anggota kelompok berbasis identitas, mengorganisasi, dan memobilisasi diri untuk melawan ketidakadilan yang dialami karena struktur, sistem, dan praktik yang hegemonik.

BACA JUGA : Kesbangpol DIY Ingin Difabel Dapat Hak Politik Layak 

“Pelacakan literatur menemukan, bahwa ketika lahir pada 1970-an di Amerika, politik identitas merupakan gerakan untuk melawan ketidakadilan. Sebagai contohnya adalah perjuangan perempuan kulit hitam di Amerika yang saat itu menjadi warga kelas dua, di bawah penindasan kulit putih," ujar Fathul saat diskusi Apakah Politik Identitas Masih Relevan dalam Kampanye Pemilu 2024 di Media Sosial? serta peluncuran Kantor The Conversation Indonesia (TCID) di Universitas Islam Indonesia (UII).

Pada saat itu, lanjut Fathul, identitas didasarkan pada keadaan minoritas, ras, etnisitas, dan kelompok sosial lain yang merasa terpinggirkan. Dalam perkembangan selanjutnya, identitas didasarkan pada agama, kepercayaan, dan ikatan kultural yang beragam. "Yang diperjuangkan saat itu adalah kesetaraan untuk semuanya tanpa mengabaikan kepentingan bersama," katanya.

Ia mengatakan patut dipertanyakan apakah praktik politik identitas yang dalam beberapa tahun terakhir banyak menghiasi ruang diskusi di Tanah Air mengabaikan kepentingan bersama atau tidak. Dengan misinformasi dan hoaks, bingkai peyorasi yang mendiskreditkan kelompok lain, menurut dia, justru menjauhkan dari keadilan dan kesetaraan.

BACA JUGA : OPINI: Kesalehan Sosial & Politik dalam Pemilu 2024

Politik identitas yang didasarkan pada ikatan primordial, disebutkan Fathul, akan dengan mudah menggantikan politik kewarganegaan, dan wawasan kebangsaan menjadi terdesak. Ia menyadari bahwa perbedaan identitas adalah fakta social, meski demikian dalam berinteraksi perlu dibalut nilai-nilai agung, termasuk kesetaraan sesama anak bangsa, apapun latar belakangnya.

Bangsa Indonesia sejak kelahirannya sudah kaya dengan perbedaan. Oleh karena itu ia berharap jangan sampai persatuan bangsa tergadaikan untuk kepentingan kelompok manapun dengan mengabaikan kebaikan bersama sebagai sebuah bangsa.

"Tidak boleh ada sekelompok anak bangsa yang merasa paling unggul dan merendahkan yang lain. Apa pun dalihnya. Semua anak bangsa harus dilihat setara,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara