Guru Besar UII Kecam Tindakan Represif Aparat terhadap Demonstran
Majelis Guru Besar UII menyampaikan delapan poin sikap, termasuk mengecam tindakan represif aparat dan meminta perlindungan hak demonstran.
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) mengelar Eksaminasi Publik atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, pada Sabtu (4/5/2024). Kegiatan itu digelar murni sebagai bahan diskusi akademik Fakultas Hukum. /Istimewa.
Harianjogja.com, JOGJA—Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) mengelar Eksaminasi Publik atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, pada Sabtu (4/5/2024). Kegiatan itu digelar murni sebagai bahan diskusi akademik Fakultas Hukum.
Majelis eksaminasi menghadirkan lintas pakar. Mulai dari Ahli konstitusi FH UII Profesor Ni’matul Huda, Ahli Hukum Tata Negara Unpad Profesor Susi Dwi Harijanti, Ahli Hukum Pidana UII Mudzakkir, Ahlu Keuangan Negara Hamdani dan Ahli Politik Pemerintahan UGM Abdul Gaffar Karim.
BACA JUGA : Penetapan Anggota DPRD Kulonprogo Terpilih Ditunda, Sengketa di MK Jadi Penyebabnya
Wakil Dekan FH UII Sri Hastuti Puspitasari menegaskan putusan MK terkait PHPU Pilpres 2024 sepenuhnya telah tuntas, karena keputusannya final dan mengikat. Meski demikian versi perguruan tinggi putusan ini belum tuntas karena sangat menarik untuk menjadi bahan kajian.
"Bagi perguruan tinggi putusan ini belum selesai karena masih bisa didiskusikan dan dikritik sana sini. Tetapi eksaminasi yang dilakukan ini tidak akan mempengaruhi dan tidak bermaksud mempengaruhi putusan yang ada, karena ini murni diskusi akademik," katanya Sabtu.
Oleh karena itu ia menghadirkan banyak pakar untuk mengupas tuntas putusan MK tersebut. Ia berharap melalui mimbar tersebut dosen maupun mahasiswa bisa mendapatkan wawasan dan menambah pengalaman mereka terkait hukum dan politik.
BACA JUGA : Terima Berkas Amicus Curiae Terkait PHPU, MK: Bisa Jadi Pertimbangan Majelis Hakim
"Ada dua disiplin ilmu di putusan ini, politik dan hukum, maka sangat menarik untuk menambah wawasan," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Majelis Guru Besar UII menyampaikan delapan poin sikap, termasuk mengecam tindakan represif aparat dan meminta perlindungan hak demonstran.
Sekda Kulon Progo Triyono mempersilakan instansi berinisiatif menurunkan foto Gibran meski belum ada instruksi resmi dari Pemkab.
Kemenkes menyoroti potensi vape memicu diabetes. Sejumlah penelitian menemukan kaitan paparan nikotin dan aerosol vape dengan gangguan insulin.
Tren traveling 2027 menunjukkan wisatawan Indonesia makin selektif mengatur anggaran, memilih akomodasi, serta memanfaatkan media sosial dan AI.
RUU Perampasan Aset rampung dibahas setelah 87 kali rapat. DPR memastikan celah penyalahgunaan wewenang oleh aparat telah diproteksi.
Simak 10 cara liburan hemat akhir tahun 2026 dan daftar diskon tiket Nataru 2026/2027 untuk kereta, kapal laut, penyeberangan, dan pesawat.