Gaji PPPK Terancam, Sherly Tjoanda Minta DBH Dikembalikan
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengungkap kas daerah tak cukup membayar gaji PPPK hingga akhir 2026 dan mengusulkan peningkatan DBH.
Mengasah Ilmu Dijiwai Semangat Nilai Kemanusiaan-IST
Harianjogja.com, JAKARTA—Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kenaikan uang kuliah tunggal alias UKT Perguruan Tinggi Negara (PTN) berbeda dengan keinginan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Menurut Prabowo dirinya sedang berdiskusi dengan para ahli untuk menghitung ulang kenaikan UKT agar bisa ditekan, atau bahkan hingga digratiskan. Bagi Prabowo, UKT semestinya tidak menjadi beban bagi orang tua mahasiswa.
"Universitas negeri itu dibangun oleh uang rakyat [APBN] harusnya jangan tinggi, kalau bisa sangat minim atau gratis. Ini kita harus hitung dan bekerja keras untuk itu," tuturnya dalam keterangan resminya belum lama ini.
BACA JUGA: Kenaikan UKT Disebut Bakal Dibatalkan, Begini Kata UGM
Berkaitan dengan itu, Prabowo juga tengah mempelajari sistem di dunia pendidikan yang berubah secara drastis pasca Orde Baru, di mana dunia pendidikan menjadi industri menganut nilai kapitalisme. "Jadi berpikirnya bahwa semua itu bisa jadi market, padahal ini adalah public good, kewajiban sosial bagi suatu negara," katanya.
Prabowo mengatakan bahwa pemerintah akan mencari cara untuk meningkatkan perbaikan dalam dunia pendidikan. Salah satu program yang diharapkan membantu menambah penghasilan negara dengan signifikan adalah hilirisasi industri yang dicanangkan Presiden Jokowi selama ini.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim untuk mengkaji untuk rencana kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri (PTN) diterapkan pada tahun depan.
Hal ini disampaikan olehnya saat memberikan sambutan di agenda Inaugurasi Menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2024).
BACA JUGA: UKT Tahun Ini Dibatalkan, Nadiem: Angka Kenaikannya Memang Mencemaskan
“Ya saya memberikan pertimbangan-pertimbangan, tetapi kan tadi sudah disampaikan oleh Mendikbudristek bahwa UKT sementara ini yang kenaikannya sangat tinggi itu dibatalkan dan akan diatur untuk bisa diringakan,” ujarnya kepada wartawan.
Kendati demikian, orang nomor satu di Indonesia itu melanjutkan bahwa terkait teknis akan diserahkan secara langsung kepada mantan bos Gojek tersebut. Pasalnya, tahun ini kenaikan UKT di PTN telah dibatalkan tetapi ada kemungkinan akan kembali naik pada tahun mendatang.
“Kemungkinan ini akan dievaluasi dulu, kemudian kenaikan setiap universitas akan dikaji dan dikalkulasi sehingga kemungkinan, ini masih kemungkinan, nanti ini kebijakan di Mendikbud akan dimulai kenaikannya tahun depan. Jadi ada jeda tidak langsung seperti sekarang ini,” pungkas Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengungkap kas daerah tak cukup membayar gaji PPPK hingga akhir 2026 dan mengusulkan peningkatan DBH.
Presiden Prabowo menegaskan Polri berperan strategis menjaga keamanan dan menyampaikan enam pesan penting pada Hari Bhayangkara ke-80.
Sensus Ekonomi 2026 mencatat UMKM DIY masih didominasi usaha mikro. Dinkop UKM DIY memperkuat pendampingan agar pelaku usaha bisa naik kelas.
BPKH memangkas anggaran operasional Rp100,31 miliar pada 2026 untuk menjaga keberlanjutan dana haji tanpa mengurangi layanan kepada jemaah
Presiden Prabowo menganugerahkan tanda kehormatan kepada kesatuan dan personel Polri pada Upacara Hari Bhayangkara ke-80 di Cikeas.
Pemkab Bantul mempercepat sertifikasi halal UMKM. Baru sekitar 20 persen produk bersertifikat, dengan sektor pangan menjadi prioritas.