Anggaran Rp76,4 Triliun Dana Pendidikan APBN 2025 Telah Disalurkan

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah telah menyalurkan anggaran senilai Rp76,4 triliun untuk sektor pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

“Sampai dengan 28 Februari 2025, sudah disalurkan Rp76,4 triliun atau 10,6 persen dari total pagu APBN,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025 di Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Total pagu anggaran pendidikan dalam APBN 2025 adalah Rp724,3 triliun. Angka itu lebih tinggi bila dibandingkan pagu pada APBN 2024 yang sebesar Rp665 triliun.

BACA JUGA: Rp71 Triliun Anggaran Makan Gratis dari Dana Pendidikan

Secara umum, anggaran pendidikan disalurkan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) lewat sejumlah program unggulan.

Salah satu program unggulan pendidikan adalah renovasi dan revitalisasi sekolah. Dengan realisasi anggaran per Februari, jumlah sekolah yang telah direnovasi atau revitalisasi mencapai 22 ribu sekolah.

Program unggulan berikutnya yaitu sekolah unggulan, sekolah taruna nusantara, dan sekolah rakyat. Pemerintah juga mengandalkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan digitalisasi pembelajaran untuk mendukung kemajuan pendidikan.

Di luar ketiga program itu, anggaran pendidikan juga disalurkan untuk dukungan bagi siswa dan mahasiswa, di antaranya Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP) yang masing-masing menjangkau 1,1 juta dan 20,4 juta siswa.

Juga Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 9,1 juta siswa dan Bantuan Operasional PTN untuk 197 lembaga, serta beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk 10.500 mahasiswa.

Anggaran pendidikan juga digunakan untuk mendukung tenaga pendidik, yakni melalui tunjangan profesi yang diberikan kepada 477,7 ribu guru serta tunjangan sertifikasi guru yang diterima oleh 666,9 ribu guru.

Dengan realisasi itu, Suahasil menegaskan komitmen pemerintah terhadap sektor pendidikan, termasuk dengan memastikan anggaran sektor ini tak terdampak kebijakan efisiensi anggaran belanja pemerintah.

“Dalam konteks APBN maka efisiensi anggaran tetap akan memperhatikan kewajiban anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total APBN,” ujar Suahasil.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara