Plafon Bantuan Pendidikan bagi Guru PAUD-SMP Maksimal Rp3 Juta

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah menetapkan plafon bantuan pendidikan maksimal Rp3 juta per semester bagi guru PAUD-sekolah menengah bagi peserta program peningkatan kualifikasi sarjana melalui skema rekognisi pembelajaran lampau (RPL).

Direktur Guru PAUD dan Pendidikan Non-formal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Suparto mengatakan bahwa bantuan itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan riil biaya perkuliahan di berbagai perguruan tinggi mitra.

BACA JUGA: Cara Daftar dan Cek Pengumuman Hasil Seleksi PPG 2025

“Bantuan maksimal adalah Rp3 juta per semester. Ada kampus yang mematok lebih rendah, misalnya Rp2,5 juta. Jadi, rata-rata sudah cukup untuk membiayai SPP,” kata Suparto, Jumat (19/9/2025).

Ia menegaskan bantuan hanya berlaku sesuai jangka waktu kuliah yang ditentukan, yakni dua semester. Jika peserta tidak menyelesaikan tepat waktu, tidak akan ada tambahan bantuan di luar batas semester.

Bantuan tersebut diberikan agar guru tidak terbebani biaya pendidikan, terutama bagi mereka yang masih berstatus honorer dan belum bersertifikasi.

Menurut dia, program ini akan berlangsung hingga 2027, dengan target termasuk guru PAUD yang belum memiliki kualifikasi strata satu (S1) atau setara Diploma IV (D4).

Kemendikdasmen menargetkan 12.500 guru dapat mengikuti program afirmasi kuliah S1 melalui rekognisi pembelajaran lampau ini tahun 2025-2027.

Adapun di antaranya sebanyak 6.700 orang guru TK dan 5.755 guru SD yang semuanya sudah memenuhi syarat administrasi program RPL, dan mulai berkuliah pada tahun ini di sejumlah perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Kemendikdasmen.

Suparto dalam kesempatan itu juga meminta dukungan pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas pendukung, seperti ruang belajar dan akses internet, sehingga guru dapat mengikuti kuliah daring tanpa hambatan.

Adapun layanan kuliah secara daring ini dinilai penting untuk dipastikan oleh pemerintah daerah, sehingga kewajiban guru mengajar di sekolah masing-masing terganggu karena kuliahnya, mengingat bentang geografis daerah dan akses ke perguruan tinggi yang jauh masih jadi tantangan.

Kemendikdasmen mengkonfirmasi beberapa pemerintah daerah, seperti di Pemerintah Kabupaten Demak, Wonosobo dan Kota Semarang, sudah menyiapkan bantuan khusus untuk guru di wilayahnya melanjutkan kuliah S1.

Semangat gotong-royong ini sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto pada puncak peringatan Hari Guru Nasional 28 November 2024, yang menyatakan agar pemerintah mendukung pendidikan lanjutan bagi guru-guru yang belum bergelar S1/D4.

“Ini gotong royong antara pemerintah pusat, daerah, dan perguruan tinggi untuk memastikan guru PAUD bisa meningkatkan kualitas layanan pendidikan,” kata Suparto.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara