11 Polisi Diperiksa Propam Polda DIY Buntut Kekerasan di Aksi Demo 10 November
Sebanyak 11 polisi diperiksa Propam Polda DIY terkait dugaan pelanggaran saat pengamanan aksi 10 November. Jumlahnya masih bisa bertambah.
Kekerasan - Ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, SLEMAN–Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) di Unisa Yogyakarta menjadi langkah strategis untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan. Tim ini melibatkan unsur lintas keilmuan dan bekerja sama dengan layanan psikologi kampus.
Ketua Satgas PPKPT Unisa Jogjakarta, Wantonoro, menerangkan bahwa tugas utama satgas ini yaitu melakukan langkah pencegahan sekaligus penanganan jika terjadi dugaan kekerasan di lingkungan kampus. Pendekatan preventif menjadi salah satu upaya Satgas PPKPT dalam mencegah terjadinya kekerasan di kampus.
"Upaya preventif terhadap tindakan kekerasan di kampus dilakukan dengan cara sosialisasi jenis-jenis kekerasan dan tata aturan yang berlaku di lingkungan Unisa Jogjakarta. Selain itu, Satgas juga bertugas menangani aduan dugaan kekerasan," kata Wantonoro, Senin (10/11/2025).
Diterangkan Wantonoro, mekanisme pelaporan dan tindak lanjut kasus kekerasan telah diatur secara jelas dalam Peraturan Rektor Unisa Jogjakarta Nomor 2/PR-UNISA/Au/VII/2025. Setiap laporan akan diproses sesuai peraturan tersebut.
"Kami memiliki alur penyelesaian yang sudah tertuang dengan jelas, mulai dari penerimaan laporan, verifikasi data, hingga pemberian rekomendasi kepada pimpinan universitas," tandasnya.
Kendati dibentuk melalui Surat Keputusan (SK) Rektor, Wantonoro menegaskan Satgas PPKPT bekerja secara independen dalam menjalankan tugas teknisnya. Secara struktural Satgas berkoordinasi dengan rektorat, tetapi secara teknis bersifat independen tanpa intervensi.
"Hasil penelaahan kami nantinya disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada pimpinan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan," jelasnya.
Satgas PPKPT Unisa Jogjakarta terdiri dari unsur lintas keilmuan, termasuk psikologi. Anggota Satgas, diterangkan Wantonoro, juga telah mengikuti pelatihan penanganan dan manajemen krisis agar mampu merespons setiap laporan secara profesional dan empatik. Wantonoro menambahkan bahwa Satgas PPKPT juga bekerja sama dengan Biro Layanan Psikologi Unisa Jogjakarta untuk memberikan layanan bagi sivitas akademika yang membutuhkan dukungan psikologis.
"Kami sudah mengikuti pelatihan terkait manajemen penanganan dan krisis. Di dalam tim Satgas juga ada unsur psikolog, sehingga kami bisa memberikan penanganan yang komprehensif sesuai prioritas masalah yang muncul," tandasnya.
Di sisi lain, Wantonoro berharap korban dapat berani menyampaikan laporan dengan didukung bukti dan keterangan mengenai dugaan kekerasan. Ia menegaskan bahwa Satgas sangat menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan terlapor.
"Kalau ada laporan, kami pastikan identitas pelapor, terlapor, dan kronologinya tercatat dengan baik. Namun hanya Satgas yang memiliki akses terhadap data tersebut. Privasi dijamin aman dan dijaga sesuai etika anggota Satgas," kata Wantonoro
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sebanyak 11 polisi diperiksa Propam Polda DIY terkait dugaan pelanggaran saat pengamanan aksi 10 November. Jumlahnya masih bisa bertambah.
Kemenhut menegaskan perlindungan Badak Jawa sebagai prioritas konservasi nasional setelah kelahiran anak badak kelima dari induk Desy.
DPR menyoroti SPPG yang belum optimal menyerap produk pemasok lokal dalam program MBG meski pemerintah melaporkan 58,2 juta penerima manfaat.
Polisi Malaysia menangkap pemilik kapal MT Global 168 yang digunakan menyelundupkan 1,16 ton ketamin ke perairan Tanjung Balai Asahan.
SMA PL Sedayu Bantul menurunkan seluruh foto Gibran Rakabuming Raka melalui seremoni sebagai bentuk penghormatan dan pendidikan karakter siswa.
DPR menyetujui pengesahan RUU Perampasan Aset setelah 18 tahun bergulir, dengan pembahasan mencakup 397 daftar inventarisasi masalah.