BPJS Ketenagakerjaan Bahas Tantangan SAK di Forum Nasional UGM

Harianjogja.com, JOGJA—BPJS Ketenagakerjaan menggelar Diskusi Panel Nasional bertema “Kesesuaian dan Tantangan Implementasi Standar Akuntansi dalam Konteks Jaminan Sosial” di Auditorium Djarum Pertamina Tower FEB UGM, Kamis (13/11/2025). Forum ini digelar untuk memperkuat tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Jaminan Sosial, sekaligus menyesuaikan penerapan standar akuntansi terbaru.

Kegiatan tersebut menjadi ruang strategis untuk menelaah penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), termasuk adopsi standar internasional melalui PSAK 117 (IFRS 17) yang kini digunakan dalam lembaga jaminan sosial. Diskusi dihadiri Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Asep Rahmat Suwandha, akademisi, praktisi akuntansi, hingga perwakilan regulator.

Dalam sesi wawancara, Asep menegaskan bahwa penerapan akuntansi di lembaga publik bukan hanya urusan administratif, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab moral dalam mengelola dana pekerja.

“Akuntansi bagi kami bukan hanya tentang angka atau laporan tahunan, tetapi tentang kepercayaan. Setiap rupiah yang kami kelola mengandung amanah jutaan pekerja Indonesia yang harus kami pertanggungjawabkan dengan jujur dan terbuka,” ujarnya.

Akademisi UGM Singgih Wijayana, yang turut menjadi panelis, menyampaikan forum seperti ini penting untuk memperkuat sinergi antara penyusun standar, regulator, akademisi, dan lembaga jaminan sosial. Ia menilai BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu sekaligus membuka peluang agar praktik jaminan sosial Indonesia lebih dikenal di tingkat global.

Ia menegaskan bahwa penerapan standar akuntansi yang berkualitas akan menghasilkan informasi yang andal bagi publik.
“Bahwa ini secara substansi meningkatkan akuntabilitas, transparansi, kualitas informasi yang memang sangat dibutuhkan, dan itu menjadi wujud pertanggungjawaban dari lembaga yang mengelola dana yang sangat besar,” jelasnya.

Selain diskusi panel, acara ini juga dirangkaikan dengan peluncuran tiga buku karya Asep Rahmat Suwandha, yaitu Buku Pelaporan Keuangan Jaminan Sosial, Buku Pengendalian Operasional, dan Buku Current Risk. Ketiga buku tersebut merupakan hasil pembelajaran internal lembaga untuk memperkuat literasi akuntansi jaminan sosial dan pengelolaan risiko.

BPJS Ketenagakerjaan berharap forum ini memperkuat kolaborasi dengan regulator, akademisi, dan praktisi akuntansi untuk membangun sistem pelaporan keuangan yang semakin transparan dan akuntabel. Langkah tersebut diharapkan menjadi pijakan penting menuju tata kelola lembaga jaminan sosial yang profesional dan terpercaya di masa mendatang.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jogja, Rudi Susanto menambahkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BPJS Ketenagakerjaan terus meningkat. Hal ini terlihat dari semakin tingginya jumlah peserta jaminan sosial ketenagakerjaan hingga tahun ini. "Selain penambahan tenaga kerja kami juga terus meningkatkan penerimaan iuran," katanya.

Hingga Oktober 2025, BPJS Ketenagakerjaan Jogja menyalurkan klaim program JHT sebesar Rp902 miliar dari 66.136 kasus, klaim program JKK sebanyak Rp42 miliar (17.939 kasus), dan program JKM senilai Rp37 miliar (2.150 kasus). Adapun program JP sebesar Rp15 miliar (973 kasus) dan program JKP sebanyak Rp12,1 miliar dari 7.186 kasus.

"Hingga Oktober 2025, total klaim yang disalurkan BPJamsostek DIY mencapai Rp1 triliun untuk 94.384 kasus," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.