Kemenbud Siapkan Program Seniman Masuk Sekolah, Ini Tujuannya

Harianjogja.com, GARUT— Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) menyiapkan Program Gerakan Seniman Masuk Sekolah untuk seluruh jenjang pendidikan sebagai upaya membangun karakter siswa yang berbudaya, beridentitas bangsa, dan siap menjadi generasi muda tangguh menyongsong Indonesia Emas 2045.

Kepala Subdirektorat Pemberdayaan Nilai Budaya, Direktorat Pemberdayaan Nilai Budaya dan Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual Kemenbud, Bobby Fernandes, mengatakan program tersebut mendorong kehadiran seniman di ruang-ruang pendidikan formal. Hal itu disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Penguatan Nilai Budaya ke Sekolah di Cipanas, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Minggu.

"Kami punya program namanya Gerakan Seniman Masuk Sekolah. Jadi kita mendorong bagaimana seniman ini juga hadir di ruang-ruang pendidikan formal," kata Bobby.

Ia menjelaskan Kemenbud terus berupaya membangun karakter anak bangsa yang berbudaya, termasuk melalui berbagai kegiatan belajar mengajar di sekolah. Lingkungan sekolah dinilai bisa menjadi ruang strategis untuk memperkuat pemahaman siswa terhadap pengetahuan berbasis budaya.

Selain kegiatan ekstrakurikuler yang sudah ada, nantinya seniman akan hadir secara langsung di sekolah untuk menyebarkan nilai-nilai budaya. “Ada sinergi antara seniman dan sekolah. Ini hubungan mutualisme, seniman mendapat ruang ekspresi, dan sekolah terbantu dalam penguatan karakter melalui praktik-praktik budaya,” ujarnya.

Menurut Bobby, Kemenbud saat ini tengah menyiapkan rincian pelaksanaan Gerakan Seniman Masuk Sekolah dan ditargetkan dapat berjalan mulai tahun ini atau pada 2026. Seniman dan guru nantinya dapat merancang proyek atau kegiatan yang memuat nilai-nilai budaya sesuai kebutuhan lokal, seperti membangun budaya disiplin bagi siswa.

“Itu ada kepala sekolah, seniman, guru seni, dan dinas yang menyusun bentuk pembelajaran serta nilai-nilai yang berdasarkan lokalitas,” katanya.

Ia menambahkan jumlah seniman di Indonesia saat ini sangat banyak. Yang menjadi tantangan justru bagaimana menghadirkan mereka ke berbagai tingkatan sekolah, mulai SD hingga SMA sederajat. Untuk itu, Kemenbud menyiapkan payung hukum agar program tersebut memiliki dasar hukum yang jelas.

“Mungkin nanti peraturan menteri, surat keputusan bersama, atau mungkin perpres. Itu sedang dibahas lintas kementerian,” kata Bobby.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara