DPR Usul Gaji Guru Minimal Rp5 Juta per Bulan, Ini Alasannya

Harianjogja.com, JAKARTA— Usulan kenaikan gaji guru kembali mengemuka. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendorong pemerintah menetapkan gaji minimal guru sebesar Rp5 juta per bulan sebagai langkah konkret meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik di Indonesia.

Menurut Lalu Hadrian, angka tersebut telah melalui perhitungan internal di Komisi X DPR dan dinilai sebagai batas minimal yang layak untuk menunjang kehidupan guru.

“Kami sudah menghitung di Komisi X, minimal Rp5 juta itu angka yang paling pas untuk kesejahteraan guru,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas pidato Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menyinggung persoalan kebocoran anggaran negara yang berdampak langsung pada terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menaikkan gaji guru.

Lalu menilai penjelasan Presiden tersebut sebagai langkah transparansi kepada publik mengenai kondisi fiskal negara.

“Kami memandang ini positif. Presiden ingin menjelaskan kenapa hingga saat ini kenaikan gaji guru belum optimal,” katanya.

Meski mengakui adanya peningkatan gaji dalam beberapa tahun terakhir, Lalu menilai nominal yang diterima guru masih jauh dari ideal. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah segera merumuskan skema penggajian yang lebih adil dan berkelanjutan, baik bagi guru ASN maupun non-ASN.

Dalam pembahasan awal postur anggaran 2027, DPR mencatat pemerintah telah menyiapkan rencana kenaikan gaji dan tunjangan guru. Namun, realisasi kebijakan tersebut masih menunggu keputusan final yang akan disampaikan Presiden dalam pidato Nota Keuangan pada 16 Agustus mendatang.

“Kami menunggu langkah konkret pemerintah. Kami yakin Presiden sudah memikirkan hal ini karena beliau kerap menekankan bahwa kesejahteraan guru adalah prioritas,” jelasnya.

Lalu juga menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan nasional tidak bisa dilepaskan dari kesejahteraan guru. Menurutnya, guru yang sejahtera akan lebih fokus dalam mendidik dan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengungkap adanya kerugian negara dalam jumlah besar akibat praktik laporan ekspor yang tidak akurat. Ia menyebut potensi kerugian mencapai 908 miliar dolar AS atau sekitar Rp15.000 triliun dalam kurun 34 tahun.

Besarnya kebocoran tersebut, kata Presiden, berdampak pada terbatasnya anggaran negara, termasuk dalam pemenuhan gaji guru dan aparatur sipil negara.

“Kenapa gaji guru tidak bisa baik? Karena uangnya tidak ada. Ini yang harus kita benahi bersama,” tegas Prabowo dalam pidatonya.

Isu kesejahteraan guru pun diperkirakan akan menjadi salah satu agenda utama dalam pembahasan kebijakan anggaran ke depan, seiring tuntutan peningkatan kualitas pendidikan nasional di tengah persaingan global.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara