Mahasiswa Tak Daftar Ulang 60 Ribu? Kemdiktisaintek Beri Klarifikasi

Harianjogja.com, JOGJA— Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) meluruskan informasi mengenai sekitar 60 ribu mahasiswa yang disebut telah diterima tetapi tidak melakukan daftar ulang. Kemdiktisaintek menegaskan angka tersebut bukan menggambarkan kondisi penerimaan mahasiswa baru 2026, melainkan merupakan hasil evaluasi pelaksanaan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menjelaskan proses SNPMB 2026 hingga kini masih berlangsung sehingga belum menghasilkan data akhir. Menurutnya, angka sekitar 60 ribu yang beredar di ruang publik merupakan gabungan dua komponen berbeda berdasarkan data resmi Panitia SNPMB 2025, yakni 42.315 kursi yang tidak terisi serta 17.816 peserta yang diterima tetapi tidak melakukan registrasi ulang.

Brian menjelaskan komponen pertama berkaitan dengan daya tampung perguruan tinggi. Pada SNPMB 2025, total daya tampung melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan Seleksi Mandiri mencapai 627.957 kursi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 585.642 peserta dinyatakan lolos sehingga masih terdapat 42.315 kursi atau sekitar 6,7 persen yang tidak terisi.

Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena jumlah peserta yang memenuhi standar akademik yang ditetapkan perguruan tinggi masih lebih sedikit dibandingkan kapasitas yang tersedia.

"Perguruan tinggi tetap menerapkan standar mutu dalam proses seleksi sehingga kursi yang belum memenuhi kualifikasi tidak diisi semata-mata untuk memenuhi target daya tampung. Kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi agar lulusan yang dihasilkan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, dan industri," ujar Menteri Brian.

Sementara itu, komponen kedua berasal dari peserta yang telah dinyatakan diterima, tetapi memutuskan tidak melakukan registrasi ulang. Dari total 585.642 peserta yang lolos pada SNPMB 2025, sebanyak 567.826 orang atau 97,2 persen telah melakukan registrasi ulang dan melanjutkan proses menjadi mahasiswa baru. Adapun 17.816 peserta atau sekitar 2,8 persen memilih tidak melanjutkan registrasi.

Berdasarkan analisis Panitia SNPMB, terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi keputusan tersebut. Di antaranya peserta diterima pada program studi yang bukan pilihan utama sehingga memilih mengikuti jalur seleksi lain, diterima di perguruan tinggi kedinasan maupun perguruan tinggi milik kementerian atau lembaga lain, hingga pertimbangan pribadi dan keluarga.

Selain itu, terdapat peserta yang mendaftar sebagai calon penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Namun, setelah proses verifikasi, sebagian dinyatakan belum memenuhi persyaratan atau hanya memperoleh skema bantuan parsial sehingga masih memerlukan dukungan biaya hidup dari keluarga selama menjalani pendidikan.

"Kemdiktisaintek menegaskan bahwa proses verifikasi KIP Kuliah dilakukan untuk menjaga prinsip ketepatan sasaran sehingga bantuan pemerintah diberikan kepada calon mahasiswa yang benar-benar berasal dari keluarga yang paling membutuhkan," ucap Brian.

Brian kembali menegaskan bahwa sebagian besar angka sekitar 60 ribu tersebut berasal dari daya tampung yang sejak awal memang tidak terisi karena perguruan tinggi mempertahankan standar mutu akademik. Sementara itu, peserta yang tidak melakukan registrasi ulang hanya berjumlah 17.816 orang atau sekitar 2,8 persen dari total peserta yang diterima.

Sebaliknya, sebanyak 97,2 persen peserta yang dinyatakan lolos SNPMB 2025 justru menyelesaikan proses registrasi ulang dan melanjutkan pendidikan tinggi. Angka tersebut menunjukkan mayoritas calon mahasiswa memanfaatkan kesempatan yang diperoleh untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi.

"Pendidikan tinggi harus dapat diakses oleh semakin banyak putra-putri Indonesia, namun pada saat yang sama kualitas akademik juga harus tetap terjaga. Karena itu, kami terus memperkuat berbagai skema afirmasi, bantuan pendidikan, sistem UKT yang berkeadilan, serta penyempurnaan sistem penerimaan mahasiswa agar semakin inklusif, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan bangsa," tutur Brian Yuliarto.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara