Haedar Nashir: Pendidikan Bukan Alat Kekuasaan atau Ladang Uang

Harianjogja.com, JOGJA — Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, melontarkan peringatan tegas kepada para pemangku kebijakan di sektor pendidikan agar tidak menjadikan dunia pendidikan sebagai alat kepentingan kekuasaan maupun ekonomi.

Dalam pernyataannya di Bantul, Sabtu (4/7/2026), Haedar menegaskan bahwa orientasi pendidikan harus tetap berpegang pada misi utama mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan sebagai sarana meraih jabatan atau keuntungan finansial.

“Keliru jika pendidikan ditempatkan sebagai faktor kekuasaan, apalagi sebagai ladang uang,” tegasnya.

Menurut Haedar, siapa pun yang memegang amanah di bidang pendidikan—mulai dari kepala sekolah, dinas pendidikan, hingga pejabat tingkat nasional—harus memiliki kesadaran bahwa tanggung jawab tersebut bersifat fundamental dan berjangka panjang.

Ia menilai, penyimpangan orientasi pendidikan berpotensi merusak arah pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Bahkan, jika pendidikan dijadikan sekadar alat kepentingan, dampaknya akan terasa pada kualitas generasi mendatang.

“Sekolah dan perguruan tinggi bukan jalan mencari uang. Jika itu yang terjadi, kita bisa melihat sendiri bagaimana akhirnya,” ujarnya.

Lebih jauh, Haedar mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan reorientasi besar terhadap cara pandang pendidikan di Indonesia. Ia menekankan pentingnya menjadikan pendidikan sebagai bentuk pengabdian, bukan sekadar posisi struktural.

Muhammadiyah sendiri, kata Haedar, telah menunjukkan komitmen panjang dalam dunia pendidikan selama lebih dari satu abad. Organisasi ini bahkan telah berperan aktif sejak masa sebelum kemerdekaan, ketika akses pendidikan masih sangat terbatas.

“Pengabdian itu nyata, terutama dalam mendidik masyarakat menengah ke bawah ketika negara belum hadir sepenuhnya,” katanya.

Namun demikian, Haedar juga menyoroti persoalan klasik yang masih membayangi sistem pendidikan nasional, yakni ketidakberlanjutan kebijakan. Ia menyebut, setiap pergantian rezim sering kali diikuti perubahan arah kebijakan, sehingga strategi jangka panjang sulit terwujud.

“Kita belum memiliki roadmap yang benar-benar konsisten untuk mencapai tujuan besar pendidikan nasional,” ungkapnya.

Akibatnya, kebijakan pendidikan kerap bersifat jangka pendek dan pragmatis. Meski diakui penting, pendekatan tersebut dinilai belum cukup untuk menjawab tantangan global yang semakin kompleks.

Di sisi lain, Haedar mengapresiasi adanya visi besar Pendidikan Emas 2045 sebagai arah pembangunan jangka panjang. Namun, ia menekankan bahwa visi tersebut harus diterjemahkan secara konkret melalui langkah strategis di berbagai level.

Menurutnya, upaya mewujudkan tujuan tersebut memerlukan serangkaian langkah mulai dari reaktualisasi, revitalisasi, reformasi, hingga transformasi sistem pendidikan secara menyeluruh.

“Ini menjadi tugas bersama, baik pemerintah maupun para pelaku pendidikan di lapangan, untuk benar-benar mewujudkannya,” katanya.

Pernyataan Haedar ini menjadi pengingat penting bahwa masa depan bangsa sangat ditentukan oleh arah dan integritas kebijakan pendidikan hari ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara