Program MBG Dievaluasi, Abdul Mu'ti Bahas Penyaluran dan Penerima

Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengungkapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyampaikan sejumlah masukan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) guna memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pembahasan tersebut mencakup distribusi program, sasaran penerima manfaat, hingga pelaksanaan di wilayah tertinggal.

Masukan itu dibahas dalam audiensi antara Kemendikdasmen dan Kepala BGN Nanik S Deyang di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, pada Rabu (1/7/2026).

“Kami beberapa waktu lalu sharing saja, berbagi pengalaman, kami sharing data terhadap pelaksanaan MBG selama ini dan apa yang bisa diperbaiki agar MBG tepat sasaran, bermanfaat bagi seluruh murid ke depannya,” kata Mendikdasmen Abdul Mu'ti usai menghadiri kegiatan Tausiah Muharam 1448 H di Masjid Baitut Tholibin Kemendikdasmen Senayan, Jakarta, Senin.

Distribusi MBG Jadi Salah Satu Fokus Pembahasan

Abdul Mu'ti menjelaskan diskusi dilakukan karena peserta didik merupakan kelompok penerima manfaat terbesar dalam Program MBG.

Salah satu masukan yang disampaikan berkaitan dengan penyempurnaan mekanisme penyaluran agar program lebih tepat sasaran dan berjalan lebih efektif.

Kemendikdasmen turut membahas distribusi makanan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk kemungkinan memanfaatkan kantin di masing-masing satuan pendidikan sebagai bagian dari skema penyaluran.

Bahas Opsi Penerima Program yang Lebih Tepat Sasaran

Selain distribusi, pembahasan juga menyentuh sasaran penerima manfaat Program MBG.

Kemendikdasmen mendiskusikan kemungkinan apakah program diberikan kepada seluruh peserta didik atau diprioritaskan bagi murid yang benar-benar membutuhkan.

“Yang kedua, apakah memang harus semua murid menerima? Apakah dimungkinkan misalnya hanya murid yang betul-betul membutuhkan yang menerima,” katanya.

Pelaksanaan di Wilayah 3T Ikut Dibahas

Masukan lain yang turut disampaikan menyangkut pelaksanaan Program MBG di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Menurut Abdul Mu'ti, kondisi geografis di wilayah tersebut memiliki tantangan tersendiri sehingga perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan pelaksanaan program.

Belum Ada Keputusan, Menunggu Arahan Presiden

Abdul Mu'ti menegaskan pembahasan yang dilakukan bersama BGN masih sebatas diskusi dan pertukaran masukan.

Seluruh usulan yang dibahas belum menjadi keputusan resmi karena kebijakan akhir tetap berada di tangan Presiden bersama Kepala BGN.

“Jadi semuanya belum ada keputusan, masih berupa diskusi dan akhirnya nanti tentu saja Pak Presiden bersama BGN yang memutuskan,” ucap Mendikdasmen Abdul Mu'ti.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara