Fenomena Sekolah Sepi Murid, Akademisi Dorong Evaluasi Berbasis Data

Harianjogja.com, BANTUL—Fenomena banyaknya bangku kosong pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027 dinilai tidak bisa dipahami hanya dari sisi rendahnya minat masyarakat terhadap sekolah tertentu. Akademisi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Endro Dwi Hatmanto, menyebut kondisi tersebut merupakan dampak dari berbagai persoalan, mulai dari perubahan demografi, persebaran penduduk, hingga belum meratanya kualitas pendidikan.

Menurut Endro, pemerintah perlu melihat persoalan sekolah yang kekurangan murid secara lebih menyeluruh. Kebijakan yang diambil sebaiknya tidak hanya didasarkan pada efisiensi anggaran maupun jumlah peserta didik.

Endro menjelaskan berkurangnya jumlah murid di sekolah negeri maupun sekolah swasta konvensional berkaitan erat dengan tren penurunan angka kelahiran di Indonesia.

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), angka Total Fertility Rate (TFR) turun dari 5,61 pada 1971 menjadi 2,18 per perempuan pada 2022.

Selain itu, perubahan pola hidup masyarakat juga ikut memengaruhi. Semakin banyak pasangan muda yang menunda pernikahan, membatasi jumlah anak, hingga memilih menjalani gaya hidup childfree. Di saat bersamaan, terjadi perpindahan penduduk ke kawasan permukiman baru.

"Persoalan ini amat kompleks. Kita tak bisa serta-merta menilai sekolah sepi peminat sebagai sekolah gagal atau tak berkualitas. Bisa jadi lokasi sekolah lama sudah mengalami penuaan populasi, sementara pemukiman baru justru kekurangan fasilitas pendidikan," terang Endro dikutip Sabtu (25/7/2026).

Orang Tua Kini Lebih Selektif Memilih Sekolah

Endro menilai pertimbangan orang tua dalam memilih sekolah juga telah berubah. Jika sebelumnya faktor jarak menjadi pertimbangan utama, kini masyarakat lebih memperhatikan kualitas layanan pendidikan.

Orang tua, kata dia, mulai mempertimbangkan kredibilitas guru, keamanan lingkungan belajar, program keagamaan, penguasaan bahasa asing, hingga keterbukaan informasi sekolah melalui media sosial.

Di sisi lain, sejumlah sekolah swasta yang memiliki diferensiasi layanan, seperti Sekolah Islam Terpadu (SIT) maupun sekolah alam, justru mengalami peningkatan jumlah pendaftar hingga melampaui kapasitas yang tersedia.

Merger Sekolah Jangan Jadi Solusi Pertama

Saat ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah melakukan inventarisasi sekolah dasar negeri yang memiliki jumlah peserta didik di bawah 60 orang melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Menanggapi langkah tersebut, Endro mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru mengambil kebijakan penutupan atau penggabungan (merger) sekolah.

Menurutnya, penggabungan sekolah seharusnya menjadi pilihan terakhir setelah pemerintah melakukan revitalisasi mutu pendidikan, redistribusi guru, serta perbaikan sarana dan prasarana.

"Sekolah itu layanan publik, bukan toko yang hanya diukur dari ramai atau sepi pembeli. Keputusan menata ulang sekolah wajib mempertimbangkan hak dasar anak untuk mendapatkan akses belajar yang terjangkau," tegas Dosen Fakultas Pendidikan dan Humaniora UMY tersebut.

Ia juga menilai sekolah dengan jumlah murid yang sedikit justru dapat menjadi keunggulan apabila didukung fasilitas yang memadai. Rasio siswa yang kecil memungkinkan guru memberikan pembelajaran yang lebih personal kepada setiap peserta didik.

Usulkan Tata Kelola Pendidikan Berbasis Data

Untuk mengatasi persoalan sekolah yang kekurangan murid, Endro mengusulkan sejumlah langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah maupun pengelola sekolah.

Pertama, pemerintah daerah perlu mengintegrasikan data kependudukan, angka kelahiran, perpindahan penduduk, serta perkembangan kawasan permukiman sebagai dasar memproyeksikan kebutuhan sekolah dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang.

Kedua, pemerataan pendidikan tidak hanya dipahami dari aspek jarak melalui zonasi, tetapi juga pemerataan kualitas guru dan penguatan ekosistem pendidikan antara sekolah negeri maupun swasta.

Selain itu, sekolah didorong melakukan evaluasi internal terhadap relevansi kurikulum, keamanan lingkungan belajar, serta efektivitas komunikasi dengan orang tua, bukan hanya berfokus pada promosi saat penerimaan peserta didik baru.

Endro juga menilai kebijakan penggabungan sekolah perlu mempertimbangkan karakter wilayah. Di kawasan perkotaan, kebijakan tersebut mungkin dapat diterapkan, tetapi di daerah pelosok maupun kepulauan justru berpotensi meningkatkan angka putus sekolah akibat kendala jarak dan transportasi.

"Kita harus beralih dari perencanaan administratif formalitas menuju tata kelola berbasis proyeksi demografi nyata. Keputusan harus memprioritaskan kebutuhan anak dan karakter daerah," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.