Dana BNPB Turun, Pakar UMY Dorong Optimalisasi Pooling Fund Bencana

Harianjogja.com, JOGJA— Pakar Tata Kelola Bencana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Rahmawati Husein mendukung pengoptimalan pemanfaatan Dana Bersama Penanggulangan Bencana (Pooling Fund Bencana/PFB) untuk memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi risiko bencana di Indonesia.

Rahmawati mengatakan skema pembiayaan kebencanaan nasional memiliki cakupan yang luas sehingga tidak hanya bergantung pada pagu anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Anggaran penanggulangan bencana sebenarnya tidak hanya berasal dari BNPB. Ada juga dana dari kementerian/lembaga, APBD, pooling fund, serta dana siap pakai," kata Rahmawati di Jogja, Selasa.

Menurut Rahmawati, keberadaan berbagai sumber pendanaan tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana membutuhkan dukungan pembiayaan yang luas. Pendanaan menjadi salah satu bagian penting agar berbagai program pengurangan risiko bencana dapat terus berjalan, termasuk kegiatan yang dilakukan sebelum bencana terjadi.

Anggaran BNPB Mengalami Penyesuaian

Berdasarkan data pagu anggaran, alokasi BNPB tercatat sebesar Rp4,91 triliun pada 2024.

Anggaran tersebut kemudian disesuaikan menjadi Rp2,01 triliun pada 2025 dan kembali menjadi sekitar Rp491 miliar pada 2026.

Meskipun terdapat penyesuaian alokasi anggaran BNPB, pembiayaan kebencanaan nasional mendapatkan dukungan dari pendanaan PFB yang dikelola Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Akumulasi pendanaan PFB tersebut mencapai Rp7,3 triliun hingga semester I 2025.

Kondisi tersebut membuat pemanfaatan sumber pendanaan lain menjadi penting dalam mendukung agenda penanggulangan bencana. Dana yang tersedia dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi potensi risiko bencana.

PFB Dinilai Penting untuk Mitigasi di Daerah

Menurut Rahmawati, pemanfaatan PFB sesuai Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 dapat menjadi instrumen penting untuk melengkapi kebutuhan alokasi kegiatan mitigasi di tingkat daerah.

Pencegahan bencana dan penguatan kapasitas masyarakat, lanjutnya, perlu dilakukan secara beriringan dengan penanganan pascabencana.

Karena itu, akses pendanaan PFB dinilai perlu dipermudah agar daerah memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi berbagai risiko bencana.

Kesiapsiagaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemampuan merespons ketika bencana sudah terjadi. Upaya mitigasi juga mencakup berbagai langkah untuk mengurangi risiko dan memperkuat kapasitas masyarakat sebelum bencana terjadi.

Dengan dukungan pendanaan yang memadai, kebutuhan kegiatan mitigasi di tingkat daerah diharapkan dapat lebih diperhatikan. Hal ini menjadi penting karena setiap daerah memiliki kebutuhan dan risiko bencana yang berbeda.

Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Dibutuhkan

Rahmawati menambahkan penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan mitigasi bencana di Indonesia.

Menurutnya, upaya penanggulangan bencana membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah.

Kolaborasi tersebut diperlukan karena penanggulangan bencana mencakup berbagai tahapan, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, hingga penanganan pascabencana. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam memperkuat kapasitas menghadapi risiko yang ada di lingkungan masing-masing.

Dengan demikian, keberadaan PFB dapat dilihat sebagai salah satu instrumen untuk mendukung pembiayaan berbagai kebutuhan penanggulangan bencana. Optimalisasi pemanfaatannya menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan sekaligus mengurangi risiko bencana di Indonesia.

"Penanggulangan bencana tidak bisa dilakukan pemerintah sendirian," ujar Rahmawati.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara