Anggaran Kuliah Gratis Rp93,7 Triliun, Mendiktisaintek Libatkan Danantara

Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan kebutuhan pendanaan program pendidikan gratis akan dibahas dengan melibatkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Danantara.

Brian mengatakan angka Rp93,7 triliun yang sebelumnya muncul sebagai kebutuhan dana pendidikan gratis masih merupakan perhitungan awal. Pemerintah masih menganalisis berbagai kondisi dan kemungkinan sebelum menentukan tahapan kebijakan yang nantinya dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Iya itu kan baru hitungan awal, kita tentu baru menganalisis, kita analisis semua kondisi yang ada, kemungkinan-kemungkinannya bagaimana, nantinya kami tentu akan laporkan kepada Bapak Presiden sehingga tahapannya seperti apa,” kata Brian saat ditemui wartawan menjelang rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Dana Pendidikan Gratis Masih Dikaji

Ketika ditanya mengenai kemungkinan pembahasan kebutuhan pendanaan bersama Kemenkeu dan Danantara, Brian mengamini adanya peluang pembahasan antara kedua lembaga tersebut.

“Iya pastinya semuanya ya,” ujarnya.

Menurut Brian, pemerintah masih berada pada tahap analisis sebelum menentukan langkah lebih lanjut terkait program pendidikan gratis tersebut.

Pemerintah selanjutnya akan melaporkan hasil analisis kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menentukan tahapan kebijakan yang akan dilakukan.

Prabowo Minta Akses Pendidikan Diperluas

Brian menuturkan Presiden Prabowo telah memberikan arahan agar pendidikan tinggi mampu menyediakan akses seluas-luasnya bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang tidak mampu.

Dia mengatakan pemerintah saat ini telah memiliki peran yang cukup besar dalam mendukung akses pendidikan tinggi. Namun, Presiden meminta dukungan tersebut terus ditingkatkan.

“Bapak Presiden memberikan arahan bahwa pendidikan tinggi itu harus memberikan akses seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat atau anak-anak bangsa ya. Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberikan akses dan sampai saat ini peran pemerintah sudah cukup besar tapi Bapak Presiden meminta itu terus ditingkatkan begitu,” katanya.

Brian mengatakan pemerintah berencana menggelar rapat terbatas khusus untuk membahas kebijakan tersebut. Rapat itu kemungkinan digelar pada pekan ini atau pekan depan.

“Nanti mungkin setelah Bapak Presiden sudah memberikan arahan mungkin kalau tidak minggu ini minggu depan kami adakan rapat terbatas khusus membahas hal ini,” ujarnya.

Puan: Kemampuan APBN Perlu Dikaji

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rencana perluasan pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi masih perlu dikaji.

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Puan, kondisi ekonomi dan situasi global juga menjadi pertimbangan dalam pembahasan program tersebut.

"SD dan SMP kan, SPP sudah gratis. Jadi, ya ke depannya kita lihat dulu dengan situasi global seperti ini dan bagaimana kekuatan APBN, ya kita akan lihat seperti apa. Tentu saja sebesar-besarnya adalah bagaimana itu bermanfaat buat bangsa dan negara," katanya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Selasa (22/9/2026).

Puan menegaskan rencana pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi belum dapat dipastikan karena masih dalam tahap kajian.

Menurutnya, pemerintah perlu melihat manfaat program tersebut sekaligus kemampuan APBN untuk membiayainya.

“Kita kaji dulu bagaimana manfaatnya dan bagaimana kekuatan daripada APBN,” ujar Puan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com