UGM Minta Rencana Kuliah Gratis Diprioritaskan untuk Warga Kurang Mampu

Harianjogja.com, SLEMAN— Pimpinan Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai wacana pendidikan tinggi gratis perlu diarahkan untuk memperluas akses bagi warga kurang mampu. Pembebasan biaya secara menyeluruh dinilai berisiko salah sasaran apabila diberikan kepada seluruh kelompok masyarakat.

Wakil Rektor UGM Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Wening Udasmoro, mengatakan program pendidikan tinggi gratis merupakan usulan yang bagus. Namun, menurut dia, skema tersebut sebaiknya difokuskan untuk memperluas cakupan anak yang dapat mengakses perguruan tinggi.

"Karena kan sekarang pendidikan itu yang bisa mengakses ke perguruan tinggi kan baru 30%. Kalau pendidikan gratis ini kan kalau diberikan pada orang yang kaya itu justru malah menjadi tidak fair," kata Wening pada Rabu (30/9/2026) di UGM.

Akses Kuliah Baru Sekitar 30 Persen

Wening menyoroti akses pendidikan tinggi yang menurutnya saat ini baru mencapai 30 persen. Menurut dia, angka tersebut perlu diperluas agar semakin banyak anak yang memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Dalam skema perluasan akses tersebut, masyarakat dengan kondisi ekonomi berkecukupan dinilai tidak perlu menjadi sasaran penerima program kuliah gratis. Mereka tetap diharapkan memberikan kontribusi kepada kampus.

"Mereka juga harus berkontribusi. Kalau semuanya gratis, yang kaya-kaya free, menurut saya itu malah menjadi enggak fair," tuturnya.

Menurut Wening, pendekatan tersebut juga berkaitan dengan keberlangsungan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Program pendidikan gratis, kata dia, seharusnya tidak hanya diarahkan ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN), tetapi juga dapat mencakup PTS selama penerimanya merupakan kelompok yang berhak.

"Perkara ini kan antara lain kan juga mau menyelamatkan swasta. Perkara kemudian mereka disekolahkan ke swasta, silakan," jelasnya.

Lulusan SMA/SMK yang Harus Bekerja Jadi Perhatian

Salah satu kelompok yang menjadi perhatian Wening ialah lulusan SMA/SMK sederajat yang harus bekerja terlebih dahulu karena belum memiliki kemampuan untuk langsung melanjutkan kuliah.

Menurut dia, kelompok tersebut dapat menjadi salah satu sasaran dalam skema pendidikan tinggi gratis. Identifikasi penerima dinilai perlu dilakukan agar bantuan benar-benar diberikan kepada mereka yang membutuhkan.

"Jadi diidentifikasi, siapa yang memang [layak], nanti universitas mengidentifikasi siapa yang memang mau digratiskan, itu jumlah berapa, gratis gitu," tuturnya.

Wening juga menilai pembiayaan pendidikan tinggi tidak semestinya seluruhnya dibebankan kepada negara. Masyarakat dengan kemampuan ekonomi lebih baik tetap dapat berkontribusi sebagai bentuk solidaritas dan pembangunan bersama.

"Tapi yang orang tuanya kaya-kaya tetap berkontribusi, itu solidaritas ya, bagian dari membangun bersama masyarakat, jangan dibebankan semuanya ke negara . Karena dibebankan semuanya ke negara pasti akan membawa dampak pada aspek-aspek yang lain," tandas Wening.

UGM Soroti Ketimpangan Ekonomi

Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni, Arie Sujito, menambahkan bahwa Indonesia saat ini menghadapi persoalan ketimpangan sekaligus persoalan kualitas kebijakan.

Menurut Arie, kelompok yang selama ini tidak tertampung dalam struktur ekonomi perlu mendapatkan prioritas dalam kebijakan. Kelompok masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi tertinggal, kata dia, harus lebih dahulu dibantu.

"Di mana memang yang harus dibantu itu mereka yang selama ini tidak tertampung di dalam struktur ekonomi. Mereka yang miskin, mereka yang terbelakang itu yang harus diprioritaskan," tegasnya.

Arie mengatakan persoalan struktural perlu diselesaikan sebelum membahas pemerataan. Menurut dia, pendekatan terhadap pendidikan tinggi tidak cukup hanya menggunakan pendekatan populis tanpa mempertimbangkan konteks ketimpangan struktural.

"Yang harus kita lakukan itu sekarang memecahkan mereka yang miskin, itu yang harus diprioritaskan. Ya udah kaya itu udahlah, yang kaya-kaya itu mensubsidi yang miskin," tuturnya.

Ia kembali menegaskan kelompok yang selama ini kurang beruntung perlu menjadi perhatian terlebih dahulu, termasuk masyarakat yang menganggur, memiliki orang tua yang menganggur, maupun mereka yang memiliki pendapatan rendah.

"Yang harus dikerjakan dulu di Indonesia itu adalah mereka yang selama ini tidak beruntung, mereka yang selama ini menganggur orang tuanya, mereka yang pendapatannya rendah kayak gitu, itu harus dipecahkan dulu," tegas Arie.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.