Sekolah Rakyat di Sleman dan Bantul Terima Bantuan Bus

Harianjogja.com, SLEMAN—Dua sekolah rakyat yang berada di Sleman dan Bantul mendapat bantuan Bus Sekolah dari Kementerian Perhubungan.

Serah terima bantuan bus sekolah tersebut dilakukan dalam acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Sosial RI dan Kementerian Perhubungan RI tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi di Bidang Sosial dan Transportasi serta Penyerahan Simbolis Bus Sekolah untuk Sekolah Rakyat, yang digelar di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta, Kamis (6/11/2025).

Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menyatakan bahwa kerja sama tersebut bukan sekadar penandatanganan dokumen administratif. Kerja sama ini merupakan langkah nyata menghadirkan transportasi berkeadilan sosial, di mana kendaraan tidak hanya mengangkut penumpang, tetapi juga mimpi dan cita-cita siswa Sekolah Rakyat.

“Bus sekolah ini bukan sekadar kendaraan, tetapi jembatan menuju masa depan anak-anak bangsa, dari rumah sederhana menuju gerbang ilmu pengetahuan, dari keterbatasan menuju kesempatan," katanya di sela kegiatan.

Melalui sinergi lintas kementerian ini, diharapkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat terus diperluas. Bus Sekolah Rakyat bukan hanya sarana mobilitas, tetapi juga simbol harapan, jembatan bagi mimpi anak bangsa menuju masa depan yang lebih baik.

"Saya percaya sinergi seperti ini adalah jawaban atas tantangan besar bangsa kita memastikan setiap program pembangunan berjalan dalam satu arah, membebaskan masyarakat dari kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat kemandirian sosial,” ungkap Gus Ipul.

Sementara itu, Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi menambahkan bahwa kolaborasi dan sinergi nyata antar-kementerian/lembaga ini merupakan langkah strategis untuk memastikan program pemerintah tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Pada tahun anggaran 2025, Kementerian Perhubungan akan menyerahkan 28 unit bus sekolah untuk mendukung Sekolah Rakyat di berbagai daerah, dua di antaranya untuk Kabupaten Sleman dan Bantul.

“Jogja sebagai kota pelajar menjadi simbol penting bagaimana akses transportasi yang memadai dapat mendukung pemerataan kesempatan belajar bagi generasi penerus bangsa. Harapan kita bersama, layanan angkutan sekolah dapat dilaksanakan secara merata, berkeadilan, dan optimal untuk melayani pelajar di seluruh wilayah,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat pembangunan sosial dan pendidikan di Indonesia. Menurutnya, keberhasilan bangsa di era percepatan edukasi dan perubahan sosial tidak lagi ditentukan oleh siapa yang paling kuat, melainkan oleh siapa yang paling mampu berkolaborasi.

Sri Sultan menyebut penandatanganan kesepakatan antara dua kementerian tersebut sebagai langkah strategis yang menandai hadirnya kepemimpinan kolaboratif. Ia menilai, persoalan sosial bukan hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, melainkan bagian dari ekosistem yang perlu ditata bersama.

“Kerja lintas sektor, seperti yang kita saksikan hari ini, merupakan bentuk baru dari kepemimpinan kolaboratif. Pemerintah harus hadir dengan pendekatan holistik, menghubungkan akses sosial, mobilitas, dan masa depan pendidikan anak bangsa,” ujar Sri Sultan.

Sri Sultan mengutip hasil penelitian Kementerian Sosial yang menunjukkan bahwa transportasi inklusif mampu meningkatkan peluang anak bertahan di sekolah hingga 30 persen lebih tinggi. Artinya, akses bukan sekadar soal jalan dan kendaraan, melainkan tentang membuka masa depan, membangun keadilan sosial, dan menciptakan generasi yang berdaya.

Menurut Sri Sultan, penyerahan bus sekolah untuk Sekolah Rakyat menjadi simbol perubahan paradigma pembangunan nasional. Dari kebijakan berbasis program (program-based policy), kini pemerintah bergerak menuju kebijakan yang berpusat pada manusia (human-centered policy).

“Kita tidak lagi hanya bicara tentang mengirim anak ke sekolah, tetapi tentang membangun jembatan sosial agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, bermimpi, dan tumbuh. Inilah wajah baru birokrasi modern — birokrasi yang tangkas, kolaboratif, dan berorientasi hasil. Bukan lagi sekadar pelaksana kebijakan, tetapi pencipta nilai sosial,” tutur Sri Sultan.

Lebih lanjut, Sri Sultan menekankan bahwa pembangunan sosial tidak akan berjalan tanpa dukungan sistem transportasi yang adil dan merata. Sebaliknya, mobilitas tanpa empati hanya akan menciptakan kesenjangan baru di tengah masyarakat. Kolaborasi sosial dan transportasi adalah fondasi bagi pembangunan yang lebih manusiawi.

“Atas nama Pemda DIY, saya mengapresiasi dan berterima kasih kepada Kementerian Sosial dan Kementerian Perhubungan atas dedikasi serta sinerginya dalam mewujudkan transportasi berkeadilan sosial. Yogyakarta selalu terbuka menjadi laboratorium kolaborasi, tempat kebijakan diuji oleh realitas dan inovasi lahir dari empati,” tandas Sri Sultan.

Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf, Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono, Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi, Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, Wakil Bupati Bantul Aris Suharyanta, jajaran Forkopimda DIY, serta tamu undangan lainnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News