Prabowo Ajak 1.200 Akademisi Sosial Humaniora Berdialog

Harianjogja.com, JOGJA—Presiden Prabowo Subianto menggelar dialog bersama sekitar 1.200 guru besar, dekan, dan rektor bidang sosial humaniora dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia di halaman tengah Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis pagi.

Pertemuan ini menjadi forum khusus bagi kalangan akademisi sosial humaniora, menyusul pertemuan serupa yang sebelumnya digelar Presiden Prabowo bersama mayoritas guru besar bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) pada 13 Maret 2025. Pemerintah menegaskan perhatian terhadap pengembangan ilmu sosial dan humaniora tetap menjadi bagian penting dalam kebijakan pendidikan nasional.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Stella Christie menjelaskan pertemuan tersebut dirancang untuk memberi ruang dialog langsung antara Presiden dan para akademisi. Ia menegaskan tidak benar jika bidang sosial humaniora dianggap kurang mendapat perhatian pemerintah.

"Kami tentu saja sangat gembira sekali bahwa Bapak Presiden sangat ingin berdialog langsung dengan kami, para akademisi," ujar Stella.

Menurut Stella, agenda pertemuan diisi dengan penyampaian taklimat Presiden Prabowo yang dilanjutkan sesi dialog tertutup. Forum ini diharapkan menjadi sarana pertukaran gagasan strategis terkait peran ilmu sosial dan humaniora dalam pembangunan nasional.

Sejak pagi hari, ribuan guru besar, dekan, dan rektor dari berbagai daerah telah hadir di kompleks Istana Kepresidenan RI. Para undangan datang dengan beragam atribut kampus dan diarahkan masuk melalui akses di Jalan Majapahit menuju area belakang Istana Negara.

Sejumlah pejabat negara turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Pemerintah berharap dialog ini dapat memperkuat sinergi antara negara dan perguruan tinggi dalam merumuskan kebijakan berbasis keilmuan.