Mensos Larang Siswa Titipan di Sekolah Rakyat, Ini Alasannya!

Harianjogja.com, PEKANBARU — Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, menegaskan proses penerimaan siswa Sekolah Rakyat (SR) harus bersih dari praktik titipan, suap, maupun intervensi pihak mana pun. Program pendidikan ini dipastikan hanya diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Penegasan tersebut disampaikan Saifullah saat menghadiri kegiatan open house bersama orang tua calon siswa Sekolah Rakyat di Sentra Abiseka Rumbai, Pekanbaru, Minggu (14/6/2026). Ia menekankan bahwa kebijakan ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

“Tidak boleh ada titipan. Menteri tidak boleh, gubernur tidak boleh, bupati dan wali kota juga tidak boleh. Program ini khusus untuk mereka yang memang memenuhi kriteria,” tegasnya.

Menurutnya, Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau kelompok masyarakat pada tingkat kesejahteraan paling bawah, yakni Desil 1 dan 2. Sasaran utamanya adalah anak-anak yang belum sekolah, putus sekolah, maupun yang berisiko putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi.

Dalam proses seleksi, petugas lapangan akan melakukan penjangkauan langsung kepada calon siswa dan keluarganya. Setelah mendapatkan persetujuan orang tua, data tersebut kemudian diverifikasi oleh pemerintah daerah sebelum diajukan ke Kementerian Sosial untuk penetapan resmi.

“Semua melalui proses yang terukur dan berbasis data. Jadi bukan karena kedekatan atau rekomendasi tertentu,” jelasnya.

Saifullah juga mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat, mulai dari kepala sekolah, guru, hingga tenaga kependidikan, agar menjalankan tugas dengan penuh empati dan tanggung jawab.

Ia menilai, selama hampir satu tahun pelaksanaan program, Sekolah Rakyat telah menunjukkan hasil positif. Perkembangan siswa terlihat dari peningkatan rasa percaya diri, kedisiplinan, kesehatan, hingga semangat belajar.

“Dari pengamatan kami dan juga testimoni orang tua, anak-anak menjadi lebih disiplin, lebih sehat, dan punya harapan untuk meraih cita-cita,” ungkapnya.

Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan. Dengan sistem seleksi yang ketat dan transparan, pemerintah berharap program ini benar-benar tepat sasaran serta mampu memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Ke depan, pengawasan terhadap pelaksanaan program ini juga akan diperkuat guna memastikan tidak ada praktik penyimpangan, termasuk titipan yang berpotensi merusak tujuan utama program.

Langkah tegas ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah serius menghadirkan keadilan dalam sektor pendidikan, terutama bagi masyarakat yang selama ini sulit mengakses layanan pendidikan yang layak.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara