Beasiswa Doktor Dosen 2026 Resmi Dibuka, Ini Fasilitasnya

Harianjogja.com, JAKARTA— Pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan tinggi melalui pembukaan Beasiswa Program Doktor untuk Dosen Indonesia (BPDDI) 2026. Program ini menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat daya saing perguruan tinggi sekaligus mendorong inovasi nasional berbasis riset.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menegaskan bahwa dosen merupakan elemen kunci dalam ekosistem pendidikan tinggi. Peran mereka tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai penggerak riset dan inovasi yang berdampak luas bagi pembangunan nasional.

“Dosen adalah aset terbesar pendidikan tinggi. Kita ingin mereka bisa segera melanjutkan studi tanpa harus menunggu lama,” ujar Brian dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Menurutnya, saat ini berbagai perguruan tinggi di Indonesia telah memiliki program doktor dengan fasilitas yang semakin memadai. Hal ini membuka peluang lebih besar bagi dosen untuk meningkatkan kualifikasi akademik tanpa harus selalu ke luar negeri.

Program BPDDI yang mulai dijalankan sejak 2025 terbukti memberi dampak signifikan. Pelaksana Tugas Kepala Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT) Sandro Mihradi mengungkapkan bahwa hingga saat ini sebanyak 1.269 dosen telah merasakan manfaat program tersebut.

“BPDDI menjadi instrumen penting untuk meningkatkan jumlah dosen bergelar doktor sekaligus memperkuat kapasitas riset nasional,” jelas Sandro.

Pada tahun 2026, program ini kembali dibuka dengan dua skema utama. Pertama, skema reguler untuk dosen yang menempuh studi doktor di dalam negeri, baik mahasiswa baru maupun yang sedang menjalani studi hingga semester tiga. Kedua, skema joint degree atau dual degree yang memungkinkan dosen menempuh pendidikan melalui kerja sama perguruan tinggi dalam dan luar negeri dengan durasi pendanaan maksimal empat tahun.

Tak hanya menanggung biaya pendidikan, BPDDI juga memberikan dukungan komprehensif. Mulai dari biaya pendaftaran, bantuan riset dan disertasi, insentif publikasi jurnal internasional, hingga biaya hidup bulanan, transportasi, dan asuransi kesehatan.

Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada dosen penyandang disabilitas melalui dukungan tambahan, termasuk pembiayaan pendamping selama masa studi.

Program yang didanai melalui APBN ini diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Tak hanya itu, BPDDI juga menjadi fondasi penting dalam mendorong hilirisasi riset, pengembangan teknologi, serta inovasi yang berdampak langsung pada masyarakat.

Dengan berbagai fasilitas yang ditawarkan, pemerintah mengajak para dosen di seluruh Indonesia untuk memanfaatkan peluang ini secara maksimal demi memperkuat kompetensi dan kontribusi terhadap kemajuan bangsa.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara