SPMB Bantul 2026: SMPN 2 Sanden Kekurangan 40 Murid

Harianjogja.com, BANTUL — Proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMP di Kabupaten Bantul 2026 berjalan relatif lancar. Namun, di balik itu, masih muncul fenomena klasik: adanya sekolah negeri yang kekurangan murid.

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Dikpora) Bantul mencatat, dari total kuota 15.482 kursi yang disediakan untuk SMP negeri, hampir seluruh sekolah telah terpenuhi. Hanya satu sekolah yang masih kekurangan siswa, yakni SMPN 2 Sanden dengan kekurangan sekitar 40 murid hingga batas akhir pendaftaran.

Kepala Bidang SMP Dikpora Bantul, Himawan Sulistyo, menyebut secara umum pelaksanaan SPMB tahun ini tidak mengalami kendala berarti. Persoalan yang muncul hanya seputar administrasi di awal proses pendaftaran.

“Secara umum pelaksanaan dari jalur prestasi hingga domisili berjalan lancar. Hanya di awal banyak pertanyaan terkait pembuatan token pendaftaran,” ujar Himawan, Rabu (1/7/2026).

Meski demikian, ia mengakui minat terhadap SMPN 2 Sanden terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Faktor lokasi menjadi salah satu penyebab utama.

“Memang dari tahun ke tahun peminatnya menurun. Lokasinya yang berada di wilayah selatan juga cukup berpengaruh,” jelasnya.

Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Dikpora Bantul, Nugroho Eko Setyanto, memastikan pihaknya telah menyiapkan mekanisme solusi melalui skema pemenuhan daya tampung. Skema ini akan membuka peluang bagi calon siswa yang belum mendapatkan sekolah untuk mengisi kursi kosong yang masih tersedia.

“Kami sudah mengatur dalam juknis, ada proses pemenuhan daya tampung untuk sekolah yang belum terpenuhi,” ungkap Nugroho.

Tahapan pemenuhan daya tampung dijadwalkan dibuka kembali mulai 6 Juli 2026. Dalam proses ini, prioritas akan diberikan kepada calon siswa yang belum mendaftar di sekolah manapun, terutama dari kalangan kurang mampu.

“Anak-anak yang belum mendapatkan sekolah akan diarahkan ke sekolah yang masih kekurangan murid, dengan prioritas bagi yang belum pernah mendaftar dan dari keluarga tidak mampu,” tegasnya.

Dikpora juga akan melakukan evaluasi lanjutan setelah proses daftar ulang pada 2–3 Juli 2026. Hal ini karena biasanya terdapat siswa yang tidak melakukan daftar ulang meskipun telah dinyatakan diterima.

“Kami akan menyisir data setelah daftar ulang, untuk mengetahui siapa saja yang tidak melanjutkan. Kuota yang kosong akan kami isi melalui pemenuhan daya tampung,” tambahnya.

Fenomena kekurangan murid ini menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah daerah. Selain soal distribusi siswa, kondisi tersebut juga berkaitan dengan pemerataan kualitas pendidikan dan daya tarik sekolah di berbagai wilayah Bantul.

Ke depan, Dikpora Bantul berupaya terus melakukan evaluasi agar distribusi siswa lebih merata dan tidak terjadi ketimpangan antara sekolah yang kelebihan peminat dan yang kekurangan murid.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.