Guru Besar UGM Usulkan 3 Strategi Baru Cegah Karhutla

Harianjogja.com, SLEMAN— Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia dinilai perlu bergeser dari pola tanggap krisis menuju sistem penjagaan hutan yang berlangsung secara berkelanjutan. Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM, Prof. Priyono Suryanto, mendorong tiga transformasi strategis untuk memperkuat upaya tersebut.

Tiga transformasi yang disarankan Priyono meliputi perubahan ekosistem gotong royong krisis menjadi ekosistem gotong royong penjagaan hutan, menjadikan berbagai pengalaman sebagai memori strategis nasional, serta mengubah ketahanan reaktif menjadi ketahanan antisipatif.

"Ketangguhan tidak cukup diukur dari kemampuan memadamkan kebakaran besar. Ketangguhan sendiri berarti kemampuan membaca risiko lebih dini, mengurangi kerentanan, menjaga fungsi ekosistem, dan bertindak sebelum ancaman berubah jadi bencana," kata Priyono pada Sabtu (22/8/2026).

Gotong Royong Tak Hanya Saat Kebakaran

Priyono mengatakan Indonesia sebenarnya telah memiliki kapasitas kelembagaan yang kuat dalam menghadapi karhutla. Saat kebakaran terjadi, berbagai unsur dapat bergerak bersama untuk melakukan pemadaman.

Kemampuan tersebut dinilai menjadi modal sosial dan kelembagaan yang penting. Namun, kekuatan gotong royong itu masih lebih terlihat sebagai respons ketika krisis terjadi dibandingkan sebagai sistem penjagaan sebelum bencana.

"Gotong royong Indonesia kuat sebagai respons, tetapi belum cukup kuat sebagai struktur penjagaan. Solidaritas kelembagaan mencapai puncaknya ketika kebakaran terjadi, tetapi belum selalu bertahan dengan kekuatan yang sama ketika hutan sedang tidak terbakar," kata Priyono.

Menurut Priyono, kelemahan penanganan karhutla bukan semata-mata karena tidak adanya program pencegahan. Program pencegahan selama ini sebenarnya telah terbangun, tetapi tantangannya adalah menjaga kontinuitas, integrasi, dan daya hidup program tersebut setelah situasi darurat berakhir.

Priyono yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Masyarakat Agroforestri Indonesia (MAFI) menilai risiko kebakaran tetap ada meski kondisi darurat telah berlalu.

"Padahal risiko kebakaran tidak pernah benar-benar hilang. Kerentanan terus berkembang melalui kondisi gambut, aktivitas ekonomi, perubahan penggunaan lahan, iklim, dan dinamika sosial. Karena itu pencegahan harus menjadi ekosistem penjagaan yang berkelanjutan," ujarnya.

Pemerintah hingga Perguruan Tinggi Perlu Terhubung

Berbeda dengan gotong royong krisis yang bergerak setelah ancaman muncul, ekosistem penjagaan hutan harus memastikan seluruh aktor tetap terhubung ketika tidak terjadi kebakaran.

Priyono menyebut pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, aparat, hingga berbagai organisasi perlu berada dalam satu ekosistem. Mereka tidak hanya bertugas saat kebakaran terjadi, tetapi juga membaca risiko, memonitor perubahan bentang alam, menjaga fungsi ekologis, mengembangkan pengetahuan, serta melakukan intervensi dini.

"Kekuatan yang biasanya muncul ketika adanya kebakaran harus tetap hidup ketika hutan sedang tidak terbakar. Disitulah pergeseran penting dari gotong royong krisis menjadi gotong-royong penjagaan hutan," tuturnya.

Transformasi kedua yang didorong Priyono adalah mengubah pengalaman penanganan karhutla menjadi memori strategis nasional. Menurut dia, setiap kejadian seharusnya menghasilkan peningkatan kapasitas pengetahuan sekaligus perbaikan sistem penanganan.

Indonesia, kata Priyono, telah memiliki modal kuat berupa kemampuan gotong royong ketika menghadapi krisis. Modal tersebut perlu dikembangkan agar tidak hanya bekerja ketika api telah muncul.

"Karena itu, transformasi paling penting bukan memperbesar mobilisasi ketika api sudah menyala, tetapi mengubah gotong royong menjadi ekosistem penjagaan hutan yang permanen," tuturnya.

Ketahanan Reaktif Menjadi Antisipatif

Transformasi ketiga yang disoroti Priyono berkaitan dengan ketahanan dalam menghadapi karhutla. Ketahanan reaktif dinilai perlu diarahkan menjadi ketahanan antisipatif yang mampu membaca dan menangani risiko sebelum berkembang menjadi bencana.

Menurut dia, keberhasilan penanganan karhutla tidak seharusnya hanya dilihat dari seberapa besar kemampuan mengerahkan operasi pemadaman. Ukuran keberhasilan justru dapat terlihat ketika operasi pemadaman berskala besar semakin jarang diperlukan.

"Ukuran keberhasilan penanganan karhutla pada akhirnya bukan semakin besarnya operasi pemadaman yang dapat dilakukan. Keberhasilan tertinggi justru tercapai ketika operasi pemadaman besar semakin jarang diperlukan karena bentang alam telah dijaga sebelum api datang," tukasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.