Kemkomdigi Minta Tambahan Rp3,23 Triliun, untuk Apa Saja?
Kemkomdigi mengusulkan tambahan anggaran Rp3,23 triliun untuk 2027. Simak rincian kebutuhan dan program yang akan dibiayai.
Kepala BNPT Eddy Hartono memberikan sambutan dalam pembukaan kegiatan Penguatan peran Komite Sekolah, Pendidik, dan Tenaga Pendidikan dalam rangka pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di satuan pendidikan yang berlangsung di Jakarta, Rabu (2/9/2026). Antara/Laily Rahmawaty
Harianjogja.com, JAKARTA—Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mencatat sebanyak 620 anak terpapar paham kekerasan dan radikalisme melalui media sosial sepanjang Januari hingga 26 Agustus 2026. Anak-anak yang terpapar tersebut berusia 11 hingga 18 tahun dan tersebar di 34 provinsi di Indonesia.
Kepala BNPT Eddy Hartono mengatakan data tersebut berasal dari aparat penegak hukum, dalam hal ini Densus 88 Antiteror Polri. Paparan terjadi melalui berbagai platform media sosial dan ekosistem digital.
"Menurut data dari aparat penegak hukum, dalam hal ini Densus 88 Antiteror Polri, dari Januari hingga 26 Agustus 2026 ada sebanyak 620 anak yang kategorinya terpapar, baik itu paham kekerasan maupun radikalisme," kata Eddy dalam acara Penguatan peran Komite Sekolah, Pendidik, dan Tenaga Pendidikan dalam rangka pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di satuan pendidikan yang berlangsung di Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Anak Terpapar dari Berbagai Platform Digital
Eddy mengatakan paparan tersebut berlangsung melalui berbagai platform media sosial, seperti podcast, forum, YouTube, dan platform digital lainnya.
Berdasarkan rentang usia, anak yang terpapar berusia 11 hingga 18 tahun dan tersebar di 34 provinsi di Indonesia.
"Jadi ada yang terpapar melalui komunitas maupun ekosistem digital," ujarnya.
Menurut Eddy, sejumlah anak tergabung dalam komunitas atau ekosistem digital yang berinteraksi dengan informasi mengenai berbagai peristiwa kejahatan yang terjadi di dunia.
Salah satu komunitas yang disebut adalah True Crime Community. Namun, Eddy menegaskan komunitas tersebut tidak serta-merta berbahaya dan tidak dapat disamakan dengan ancaman terorisme.
"Sebenarnya True Crime Community ini bukan komunitas yang berbahaya, jadi komunitas ini tidak sama dengan ancaman terorisme sebenarnya," katanya.
Ia menjelaskan aktivitas komunitas tersebut antara lain melakukan penelitian dan mencermati berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi di berbagai belahan dunia.
Karena itu, anggota komunitas tidak otomatis dapat disebut terpapar terorisme atau ekstremisme. Menurut Eddy, langkah pencegahan juga perlu dilakukan tanpa memberikan stigma terhadap kelompok tertentu.
Perubahan Perilaku Jadi Perhatian BNPT
Eddy mengatakan komunitas dapat menjadi berbahaya ketika terjadi perubahan perilaku anggota, termasuk anak, pemuda, atau masyarakat, yang mulai mengagungkan dan menormalisasi kekerasan.
"Nah, ini yang berbahaya, ketika ada perubahan perilaku," ujarnya.
Sebanyak 620 anak yang terpapar tersebut, lanjut Eddy, telah mendapatkan intervensi dari aparat penegak hukum.
Selain itu, hasil penelitian BNPT menunjukkan media internet menjadi sarana yang paling efektif untuk propaganda, rekrutmen, dan pendanaan terorisme.
"Nah, ini tiga hal yang menjadi perhatian kami," kata Eddy.
BNPT Perkuat Pencegahan di Satuan Pendidikan
Untuk mencegah penyebaran ekstremisme berbasis kekerasan di lingkungan pendidikan, BNPT bersinergi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, didukung Kementerian Agama serta Kementerian Sosial.
Sinergi tersebut dilakukan melalui kegiatan penguatan peran komite sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di satuan pendidikan.
"Harapannya kegiatan ini dapat melahirkan komitmen yang nyata melalui penguatan kapasitas dan peran masing-masing pihak, baik tingkat pusat maupun daerah," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Kemkomdigi mengusulkan tambahan anggaran Rp3,23 triliun untuk 2027. Simak rincian kebutuhan dan program yang akan dibiayai.
Beras premium 5 kg mulai langka di sejumlah ritel. Mendag Budi Santoso mengatakan Bulog mulai memasok beras premium dan medium ke ritel modern.
Dinsos Bantul mencatat ribuan usulan penerima bansos, termasuk 1.789 usulan PBI JK, 95 PKH, dan 79 bantuan sembako melalui kalurahan dan Dinsos.
Los Pasar Brosot Kulonprogo ambruk sejak 23 Juli 2026 dan belum ditangani. DPRD mendesak solusi sementara bagi pedagang terdampak.
BPS Kota Jogja menegaskan desil DTSEN ditentukan terpusat oleh BPS pusat dari data kementerian dan lembaga, bukan pendataan langsung BPS Kota.
Proyek IKN Tahap 3 senilai Rp17,24 triliun terancam tertunda karena anggaran 2027 belum teralokasi. OIKN mengusulkan tambahan dana.