Tunjangan Guru Non-ASN Ditargetkan Cair Pekan Depan

Harianjogja.com, JOGJA—Tunjangan guru non-aparatur sipil negara (non-ASN) yang mengalami keterlambatan ditargetkan mulai ditransfer pekan depan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyampaikan proses pencairan tersebut diupayakan melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan DPR.

"Alhamdulillah, dengan kerja sama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Keuangan, dan juga teman-teman di DPR, insya Allah mulai pekan depan tunjangan guru non-ASN mulai dapat ditransfer," kata Abdul Mu’ti di Sungai Raya, Sabtu.

Ia berharap pencairan tunjangan tersebut dapat membantu para guru menjalankan kembali tugas dan tanggung jawabnya dalam mendidik peserta didik serta mencerdaskan bangsa.

Abdul Mu’ti juga menyampaikan apresiasi kepada para guru yang tetap menjalankan tugas meskipun pembayaran tunjangan mengalami keterlambatan. Ia meminta para pendidik tetap bersemangat dan memberikan pengabdian terbaik dalam proses pembelajaran.

"Terima kasih dan tetap semangat, Bapak dan Ibu Guru. Mudah-mudahan dengan ditransfernya tunjangan itu kita bisa terus berdedikasi mencerdaskan bangsa," katanya.

Jadwal Pencairan Masih Bertahap

Meski pencairan ditargetkan mulai pekan depan, Abdul Mu’ti belum merinci jumlah guru penerima, besaran dana yang akan disalurkan, maupun jadwal pencairan untuk masing-masing daerah.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Nunuk Suryani, menjelaskan dokumen administrasi pencairan tunjangan telah selesai diproses oleh kementerian.

Dokumen tersebut meliputi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM). Saat ini, penyaluran tunjangan tinggal menunggu penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

"Bapak, Ibu, pencairan akan dilakukan secara bertahap. Semua SPM dan SPP sudah selesai dan kita tinggal menunggu antrean SP2D di KPPN dan kita juga sudah ada kerja sama dengan KPPN untuk akselerasi SP2D," ujarnya.

Penerbitan SP2D menjadi tahapan yang masih ditunggu sebelum dana dapat disalurkan. Kemendikdasmen juga telah menjalin kerja sama dengan KPPN untuk mempercepat proses tersebut.

Pemerintah pusat maupun daerah terus didorong untuk merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada kepastian karier dan perlindungan kesejahteraan guru non-ASN, melalui penyempurnaan skema pengangkatan, pemerataan insentif, serta akses pelatihan peningkatan kompetensi yang merata.

Di sisi lain, dedikasi para guru non-ASN patut diapresiasi tinggi, karena di balik keterbatasan fasilitas dan insentif yang minim, mereka tetap konsisten hadir di ruang-ruang kelas demi menyalakan semangat belajar anak-anak bangsa.

Harapannya, ke depan ada sinergi yang semakin kuat antara pemangku kebijakan dan lembaga pendidikan untuk memberikan kepastian nasib, sehingga para guru dapat mendedikasikan diri sepenuhnya pada tugas mulia mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa dibayangi kecemasan ekonomi.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara