Kemendikdasmen Terbitkan Edaran Baru Usai Dugaan Pelanggaran TKA

Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperketat kepatuhan terhadap tata tertib Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMA/SMK/sederajat setelah menerima sejumlah laporan dugaan pelanggaran pada pelaksanaan gelombang pertama.

Langkah tersebut dilakukan melalui penerbitan Surat Edaran Nomor 001 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 2 November 2026. Kebijakan ini mengatur kembali kewajiban seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan TKA agar menjalankan tugas sesuai pedoman dan kewenangan masing-masing.

Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen, Toni Toharudin, mengatakan surat edaran tersebut diterbitkan untuk memastikan pelaksanaan asesmen nasional berjalan sesuai ketentuan.

Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Temu Media Pelaksanaan TKA SMA/MA sederajat dan SMK/MAK 2026 di Jakarta Pusat, Senin.

Toni mengungkapkan Kemendikdasmen telah menerima berbagai laporan dan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran selama pelaksanaan TKA. Sejumlah laporan tersebut telah ditindaklanjuti melalui proses pendalaman.

“Terhadap laporan tersebut telah dilakukan dan/atau sedang dilakukan pendalaman melalui mekanisme pemeriksaan dengan menelaah informasi, bukti, serta kronologi kejadian,” kata Toni.

Empat Poin Penting dalam Surat Edaran TKA 2026

Surat edaran tersebut ditujukan kepada kepala dinas pendidikan provinsi, kepala kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, serta kepala dinas pendidikan kabupaten/kota.

Toni menjelaskan terdapat empat substansi utama yang menjadi penekanan dalam kebijakan tersebut.

Pertama, penyelenggaraan TKA wajib berpedoman pada Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 56 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik dan Asesmen Nasional.

Kedua, seluruh unsur yang terlibat dalam pelaksanaan asesmen harus mematuhi pedoman dan tata tertib sesuai tugas, fungsi, serta kewenangannya. Unsur tersebut meliputi satuan pendidikan, proktor, teknisi, penyelia pengawas, pendamping penyelia, pengawas ruang, peserta, dan pihak lainnya.

Ketiga, setiap pihak berkewajiban menjaga integritas, kredibilitas, objektivitas, keamanan, serta kelancaran penyelenggaraan TKA dan Asesmen Nasional.

Keempat, dugaan pelanggaran terhadap pedoman maupun tata tertib pelaksanaan TKA dan Asesmen Nasional harus dilaporkan melalui mekanisme pelaporan yang telah ditetapkan.

Penanganan Dugaan Pelanggaran Harus Berdasarkan Fakta

Toni menegaskan penanganan laporan dugaan pelanggaran tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Setiap kasus harus diperiksa secara objektif, akuntabel, dan hati-hati dengan mengacu pada fakta serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui penerbitan surat edaran tersebut, Kemendikdasmen ingin memastikan pelaksanaan TKA jenjang SMA/MA/sederajat dan SMK/MAK Tahun 2026 tetap menjunjung prinsip kejujuran, kerahasiaan, dan akuntabilitas.

Toni mengatakan penguatan tata tertib juga diperlukan untuk menjaga kualitas TKA sebagai asesmen terstandar yang memiliki objektivitas dan kredibilitas.

“Surat Edaran ini bertujuan mendukung pelaksanaan Asesmen Skala Nasional SMA/MA/sederajat dan SMK/MAK Tahun 2026 yang jujur dan gembira dengan menjaga objektivitas dan kredibilitas TKA sebagai asesmen terstandar,” kata Toni.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara