Pemkot Magelang Siapkan Barcode untuk Awasi Pemanfaatan Becak Listrik
Sistem pendataan dan pengawasan berbasis barcode menjadi upaya mencegah bantuan diperjualbelikan, digadaikan, atau disewakan kepada pihak lain.
Foto ilustrasi ijazah. - Freepik
Harianjogja.com, JOGJA—Masyarakat yang ingin mengetahui latar belakang pendidikan anggota DPR RI dapat mengajukan permohonan informasi melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dokumen persyaratan pendidikan para calon anggota legislatif sebelumnya diserahkan kepada KPU saat proses pencalonan, sehingga lembaga tersebut menjadi salah satu tempat untuk menelusuri riwayat pendidikan wakil rakyat.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan dokumen persyaratan pendidikan anggota DPR telah diserahkan kepada KPU saat proses pencalonan legislatif. Karena itu, masyarakat dapat menelusuri data tersebut melalui lembaga penyelenggara pemilu.
“Sebenarnya kan kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR itu kan di KPU kan sebenarnya itu terbuka, sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi calon legislatif itu ada semua,” ujar Dasco, dikutip dari E-Media DPR.
Ia menjelaskan, calon anggota DPR harus menyerahkan dokumen persyaratan kepada KPU sebelum mengikuti tahapan pemilihan. Salah satu persyaratan pencalonan tersebut berkaitan dengan tingkat pendidikan. Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 mengatur calon anggota DPR harus berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), madrasah aliah kejuruan (MAK), atau sekolah lain yang sederajat.
Namun, pernyataan bahwa data pencalonan tersedia di KPU tidak berarti semua dokumen otomatis dapat diakses tanpa batas. Badan publik tetap harus menilai jenis informasi yang diminta, termasuk bagian dokumen yang mengandung data pribadi.
Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dari badan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
Pasal 4 UU KIP memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi publik, mengetahui informasi, serta mendapatkan salinan informasi publik. Permohonan dapat diajukan kepada badan publik yang menguasai dokumen tersebut.
Meski begitu, tidak semua informasi dapat dibuka. Pasal 17 UU KIP mengatur sejumlah kategori informasi yang dikecualikan, termasuk informasi tertentu yang berkaitan dengan rahasia pribadi.
Ketentuan tersebut perlu dibaca bersama Pasal 18 ayat (2). Aturan ini menyebut informasi yang berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 huruf g dan huruf h.
Artinya, keterkaitan dokumen dengan jabatan publik dapat menjadi pertimbangan penting dalam menentukan keterbukaan informasi. Namun, hal itu bukan berarti seluruh isi dokumen pribadi otomatis harus dipublikasikan tanpa penilaian.
Badan publik tetap perlu memperhatikan bagian dokumen yang memuat data pribadi dan melakukan pengujian konsekuensi sebelum menetapkan suatu informasi sebagai informasi yang dikecualikan. Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 19 UU KIP.
KPU juga memiliki pedoman teknis pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui Keputusan KPU Nomor 140 Tahun 2026. Ketentuan tersebut menjadi acuan bagi KPU dalam mengelola permohonan dan menilai informasi yang dapat diberikan kepada masyarakat.
Dengan demikian, permohonan salinan ijazah anggota DPR tidak bisa langsung dianggap pasti diterima ataupun ditolak. KPU perlu menilai dokumen yang diminta berdasarkan aturan keterbukaan informasi dan pelindungan data pribadi.
Masyarakat yang ingin memperoleh informasi pendidikan anggota DPR dapat mengajukan permohonan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU. Layanan tersedia melalui KPU pusat maupun KPU daerah sesuai lembaga yang menguasai dokumen.
Mekanisme pelayanan tersebut diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 mengenai Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU.
Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan, yakni:
Datang langsung ke kantor KPU. Pemohon dapat mendatangi kantor KPU dan mengisi formulir permintaan informasi. Formulir memuat identitas pemohon, alamat dan kontak, rincian informasi yang diminta, tujuan penggunaan informasi, serta cara memperoleh dan menerima dokumen.
Mengirim permohonan melalui surat elektronik. Pemohon perlu mencantumkan identitas, nomor identitas atau NIK, alamat, nomor telepon, rincian informasi yang dibutuhkan, tujuan penggunaan, serta cara memperoleh dokumen.
Menggunakan layanan e-PPID KPU. Pemohon dapat mengakses layanan daring melalui laman ppid.kpu.go.id, kemudian memilih menu permohonan informasi dan mengikuti petunjuk pengisian formulir.
Dalam permohonan, masyarakat sebaiknya menyebutkan dokumen secara spesifik. Misalnya, meminta riwayat pendidikan anggota DPR tertentu, dokumen persyaratan pendidikan saat pencalonan, atau salinan ijazah yang berada dalam penguasaan KPU.
Setelah permohonan diterima dan dicatat, PPID memberikan nomor registrasi sebagai bukti bahwa permintaan informasi telah masuk. Pemohon dapat menggunakan nomor tersebut untuk memantau perkembangan permohonannya.
Berapa lama KPU memproses permohonan informasi?
UU KIP mengatur badan publik wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 10 hari kerja sejak menerima permohonan informasi. Pemberitahuan tersebut menjelaskan apakah dokumen berada dalam penguasaan badan publik, apakah permintaan diterima atau ditolak, serta alasan jika terjadi penolakan.
Badan publik dapat memperpanjang waktu pemberitahuan paling lama tujuh hari kerja berikutnya. Perpanjangan harus disertai alasan secara tertulis.
Sementara itu, aturan pelayanan di lingkungan KPU memiliki ketentuan tenggat tersendiri. Berdasarkan perubahan Pasal 40 dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2025, PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat:
10 hari sejak permohonan dinyatakan lengkap untuk informasi kelembagaan atau informasi pemilu pada tahapan yang telah berlalu.
Tiga hari setelah permohonan dinyatakan lengkap untuk informasi pemilu pada tahapan yang sedang berlangsung.
Pemberitahuan tersebut memuat keputusan atas permohonan, alasan penolakan jika ada, bentuk informasi yang tersedia, serta biaya dan waktu penyediaan dokumen.
Apabila dokumen yang diminta memuat informasi yang dikecualikan, badan publik dapat memberikan sebagian dokumen dengan menghitamkan atau mengaburkan bagian tertentu. Dengan cara tersebut, pemohon tetap dapat memperoleh informasi yang terbuka tanpa harus menerima data pribadi yang wajib dilindungi.
Penolakan permintaan informasi tidak serta-merta mengakhiri hak masyarakat untuk memperoleh dokumen. UU KIP menyediakan mekanisme pengajuan keberatan kepada atasan PPID dan penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi.
Berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 UU KIP, pemohon dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID paling lambat 30 hari kerja setelah menemukan alasan keberatan.
Alasan tersebut antara lain penolakan permintaan berdasarkan pengecualian informasi, tidak ditanggapinya permohonan, informasi yang diberikan tidak sesuai permintaan, atau penyampaian informasi yang melewati batas waktu.
Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis paling lambat 30 hari kerja sejak menerima keberatan. Jika tanggapan tersebut tidak memuaskan, pemohon dapat mengajukan sengketa informasi kepada Komisi Informasi sesuai kewenangannya.
Pasal 37 UU KIP mengatur permohonan penyelesaian sengketa informasi harus diajukan paling lambat 14 hari kerja setelah pemohon menerima tanggapan tertulis dari atasan PPID.
Sebelum mengajukan permohonan, masyarakat perlu memahami bahwa ada perbedaan antara meminta riwayat pendidikan, salinan ijazah, dan verifikasi keaslian dokumen.
Riwayat pendidikan merupakan informasi mengenai jenjang pendidikan yang pernah ditempuh seseorang, termasuk gelar akademik yang tercantum dalam data pencalonan atau profil pejabat.
Salinan ijazah merupakan dokumen yang membuktikan kelulusan seseorang dari lembaga pendidikan tertentu. Jika berada dalam penguasaan badan publik, dokumen dapat diminta melalui mekanisme PPID dengan tetap memperhatikan ketentuan pelindungan data pribadi.
Verifikasi keaslian ijazah merupakan pemeriksaan untuk memastikan dokumen benar-benar diterbitkan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan. Proses ini berbeda dari permintaan salinan dokumen melalui PPID karena membutuhkan pemeriksaan oleh pihak yang memiliki kewenangan dan akses terhadap data akademik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sistem pendataan dan pengawasan berbasis barcode menjadi upaya mencegah bantuan diperjualbelikan, digadaikan, atau disewakan kepada pihak lain.
Joan Mir, Francesco Bagnaia, dan Toprak Razgatlioglu absen di MotoGP Portugal 2026. Kenali tiga pembalap yang menggantikan mereka.
Persib Bandung unggul 2-0 atas Shan United pada babak pertama Shopee Cup 2026/2027 lewat gol Balsa Sekulic dan Mariano Peralta.
BPOM menemukan 39 obat bahan alam ilegal mengandung bahan kimia obat. Sebanyak 23 produk memakai NIE fiktif dan 16 tidak terdaftar.
Instagram menghadirkan fitur edit Stories selama 15 menit setelah diunggah. Teks, musik, dan stiker bisa diubah tanpa kehilangan interaksi.
Ratusan pengguna Classy Yamaha, yaitu Fazzio Hybrid dan Grand Filano Hybrid, memadati Candi Tirto Raharjo, Kasihan, Bantul, dalam gelaran Classy Ride & Chill