BPJS Kesehatan Bantah Kabar JKN Dihapus, Layanan Tetap Berjalan
BPJS Kesehatan membantah kabar penghapusan program JKN. Peserta tetap bisa mengakses layanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku
Ilustrasi. /Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Ketua Tim Kerja, Perencanaan, Evaluasi dan Transformasi Digital Kemendikbudristek (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi), Nandana A. Bhaswara menyatakan penyaluran dana bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP) mengalami peningkatan, baik dari sisi anggaran maupun penerima satuan pendidikan.
Pada acara Webinar Persiapan Penyaluran BOSP Tahun 2024 di Jakarta, Selasa (28/11/2023), Nandana menyebutkan realisasi dana BOSP 2023 telah mencapai Rp56,81 triliun dari total anggaran sebesar Rp57,19 triliun atau secara umum mengalami kenaikan 2,11% dibandingkan tahun sebelumnya yang terealisasi sekitar Rp54,95 triliun dari total anggaran sebesar Rp56,52 triliun.
"Capaian positif juga terjadi pada jumlah satuan pendidikan yang menerima realisasi anggaran yaitu mengalami kenaikan rata-rata 2,57 persen dari tahun sebelumnya," ujarnya.
Dia menyebit realisasi pada 2022 mencapai 98,6% yaitu 404.840 satuan pendidikan dari target 414.645 satuan pendidikan, sedangkan realisasi tahun ini mencapai 99,7% atau 410.466 satuan pendidikan dari target 411.421 satuan pendidikan.
Selain itu, kata dia, sisa dana juga menjadi lebih kecil yakni sisa dana 2020 dan 2021 mencapai Rp846 miliar, sedangkan tahun ini turun menjadi Rp263,8 miliar yang meliputi BOP PAUD Rp4,9 miliar dan BOP Kesetaraan Rp2,1 miliar.
Meski demikian, kata Nandana, perbandingan antara penyaluran 2022 dan 2023 tetap memiliki beberapa tantangan seperti penyaluran pada Januari 2023 yang hanya 20% karena adanya kebijakan perhitungan sisa dana pada tahap pertama dan terdapat proses review tata tertib.
Tak hanya itu, kata dia, masih ada 3.789 satuan pendidikan yang tidak disalurkan yang secara persentase hanya 0,92%, tetapi sangat disayangkan karena satu satuan pendidikan saja sangat berarti pengaruhnya bagi perkembangan dunia pendidikan. “Jangan sampai anggaran yang sudah disediakan yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan sekolah akhirnya tidak bisa digunakan,” katanya.
BACA JUGA: Siswa Diminta Beli Buku Paket, Disdikpora Bantul: Manfaatkan Dana BOS!
Kemudian, juga terdapat bahan evaluasi bersama yaitu adanya 3.407 satuan pendidikan yang memiliki permasalahan laporan, dengan rincian 2.672 satuan pendidikan belum lapor, lalu 400 satuan pendidikan laporannya kurang dari 50 persen, 335 satuan pendidikan yang belum lapor ke dinas, dan 228 satuan pendidikan yang menolak, tutup atau merger.
“Lalu ada 41 sekolah yang memiliki kendala rekening. Ini salah satu evaluasi bahwa hampir satu persen satuan pendidikan belum bisa tersalur dan ini menurut kami sangat penting dan jangan sampai terulang lagi,” kata Nandana.
Dia mengatakan untuk tahun depan terdapat anggaran sebesar Rp57,58 triliun untuk BOSP reguler bagi semua jenjang yang diperuntukkan 421.350 satuan pendidikan dan 50.809.620 peserta didik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : antara
BPJS Kesehatan membantah kabar penghapusan program JKN. Peserta tetap bisa mengakses layanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku
OJK membekali sekitar 500 pelajar Sekolah Rakyat dengan literasi keuangan dan keterampilan digital untuk mencegah penipuan serta mengembangkan potensi.
Sri Sultan HB X mendorong pelatihan kerja berbasis potensi kalurahan untuk meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan peluang usaha warga DIY.
Kemarau panjang membuat sungai-sungai kecil di Kulonprogo mengering. BBWS Serayu-Opak menyebut sungai besar masih memiliki debit air.
Simak jadwal, prediksi susunan pemain, kondisi tim, dan analisis laga Fleetwood Town vs Arsenal di Piala Liga Inggris 2026.
Pakar UI Muhamad Syauqillah mengingatkan bahaya propaganda konflik global yang dimanfaatkan kelompok ekstremis untuk memicu perpecahan di Indonesia.