2026, Pemerintah Targetkan Revitalisasi 71 Ribu Sekolah

Harianjogja.com, DEMAK—Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menargetkan perbaikan dan revitalisasi 71.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia pada 2026 sebagai upaya percepatan penanganan sekolah rusak dan peningkatan mutu pendidikan nasional.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyebut program tersebut didukung alokasi anggaran lebih dari Rp14 triliun dalam APBN 2026 yang awalnya menyasar 11.000 sekolah. Jumlah itu kemudian diperluas setelah adanya komitmen Presiden RI untuk menambah cakupan revitalisasi hingga total 71.000 satuan pendidikan.

Ia menjelaskan fokus utama revitalisasi pada 2026 masih diarahkan pada pembangunan dan perbaikan fisik gedung sekolah. Secara nasional, lebih dari 100 ribu sekolah masih membutuhkan penanganan fisik akibat keterbatasan pembangunan masif dalam beberapa tahun terakhir.

"Anggaran yang sudah aman di APBN 2026 ada Rp14 triliun lebih dialokasikan untuk 11.000 satuan pendidikan. Namun, Insya Allah setelah ada komunikasi dan Presiden berjanji tahun ini akan ditambah 60.000 satuan pendidikan, sehingga totalnya akan dibangun dan program revitalisasi 71.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia," kata Mendikdasmen RI Abdul Mu'ti saat ditemui usai peresmian SD Negeri Wonorejo 2, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Sabtu (3/1/2026).

Ia menegaskan kebijakan tersebut mencerminkan komitmen Presiden RI dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional, sejalan dengan Asta Cita keempat, yakni penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan berkualitas.

Sebagai perbandingan, pada tahun 2025 program revitalisasi sekolah menyasar 16.175 satuan pendidikan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp16,9 triliun.

Abdul Mu'ti menjelaskan prioritas utama revitalisasi pada 2026 masih difokuskan pada pembangunan dan perbaikan fisik gedung sekolah. Pasalnya, secara nasional masih terdapat lebih dari 100 ribu sekolah yang membutuhkan penanganan fisik.

"Slot tahun 2026 masih difokuskan pada pembangunan gedung, karena masih banyak sekolah yang harus dibangun atau diperbaiki secara fisik. Selama beberapa tahun terakhir memang belum ada pembangunan sekolah secara masif, sehingga perlu diakselerasikan," ujarnya.

Terkait permintaan bantuan sarana dan prasarana pendukung seperti laboratorium dan mebel dari Kepala SD Negeri Wonorejo 2, pihaknya menyebut sebagian masih memungkinkan untuk dibantu, meski bukan menjadi prioritas utama.

"Untuk pengajuan laboratorium dan mebel, sebagian bisa kami bantu. Mudah-mudahan masih ada ruang di tahun 2026, walaupun fokus utamanya tetap pada fisik bangunan," jelasnya.

Abdul Mu'ti optimistis program revitalisasi sekolah rusak dapat diselesaikan sebelum 2029 sesuai dengan target pemerintah. Bahkan, jika revitalisasi dilakukan secara konsisten setiap tahun, penyelesaiannya berpotensi lebih cepat.

"Kalau sekarang 16 ribu, lalu tahun ini 71 ribu, insya Allah sebelum 2029 sudah 100 persen selesai. Bahkan bisa lebih cepat, misalnya mulai 2026 setiap tahun 71 ribu, maka 2027 bisa selesai," ujarnya.

Selain revitalisasi fisik, Kemendikdasmen menyalurkan bantuan IFP kepada 288.186 sekolah di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Papua. Program tersebut dengan menjalin kerja sama TNI dan Polri, serta dilengkapi dengan berbagai program peningkatan kualitas pendidikan nonfisik.

Kemendikdasmen optimistis percepatan revitalisasi sekolah rusak akan memperkuat kualitas pendidikan nasional dan mendukung pemerataan layanan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.