Kritik Rencana Penutupan Prodi, Ekonom UGM: Kebijakan Rabun Jauh

Harianjogja.com, JOGJA — Rencana pemerintah yang disebut akan menutup sejumlah program studi (prodi) di perguruan tinggi karena dianggap tidak lagi relevan dengan kebutuhan industri menuai kritik dari kalangan akademisi.

Ekonom Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (Universitas Gadjah Mada) Wisnu Setiadi Nugroho menilai kebijakan tersebut berpotensi menyederhanakan fungsi pendidikan tinggi hanya sebatas penyedia tenaga kerja.

Ia menegaskan, perguruan tinggi tidak seharusnya diperlakukan layaknya lembaga pelatihan kerja yang semata-mata mengikuti permintaan pasar sesaat.

“Pendidikan tinggi bukanlah balai latihan kerja tambahan bagi industri. Menutup prodi hanya karena tidak sesuai dengan selera pasar hari ini adalah bentuk keputusan rabun jauh yang mengabaikan dinamika masa depan,” ujar Wisnu dalam keterangannya, Jumat (22/5/2026).

Kampus Bukan Pabrik Tenaga Kerja

Menurut Wisnu, kampus memiliki peran yang jauh lebih luas daripada sekadar mencetak lulusan siap kerja. Perguruan tinggi, kata dia, adalah ruang pembentukan cara berpikir kritis, kemampuan adaptasi, dan daya cipta.

Ia mengingatkan bahwa jika pendidikan tinggi hanya diarahkan mengikuti logika pasar, maka risiko yang muncul adalah lahirnya generasi yang hanya siap untuk kondisi saat ini, bukan masa depan.

“Jika kita terus memaksakan logika pasar sebagai satu-satunya ukuran relevansi, yang dihasilkan bukanlah generasi yang siap menghadapi masa depan, melainkan generasi yang dilatih untuk masa lalu,” tegasnya.

Fungsi Sosial dan Kritik Ilmiah Terancam Hilang

Wisnu juga menyoroti dampak lebih luas dari kebijakan tersebut terhadap fungsi sosial perguruan tinggi. Menurutnya, kampus bukan hanya tempat transfer ilmu, tetapi juga pusat produksi pengetahuan, kritik, dan refleksi sosial.

Jika orientasi pendidikan hanya mengacu pada serapan tenaga kerja jangka pendek, maka bidang-bidang seperti humaniora, ilmu sosial, dan riset dasar berisiko terpinggirkan, meski memiliki kontribusi penting bagi pembangunan jangka panjang.

“Perguruan tinggi adalah ruang produksi pengetahuan, kritik, dan refleksi. Ketika fungsi ini dilemahkan, masyarakat kehilangan kapasitas untuk memahami perubahan apalagi mengoreksinya,” katanya.

Ancaman Otomatisasi dan Kebutuhan Skill Abadi

Ia juga menyinggung proyeksi global yang menunjukkan perubahan besar dalam dunia kerja. Mengutip laporan McKinsey & Company, Wisnu menyebut sekitar 30 persen aktivitas kerja berpotensi terdampak otomatisasi pada 2030.

Dalam kondisi tersebut, ia menilai kampus justru harus memperkuat keterampilan dasar yang bersifat jangka panjang, bukan sekadar skill teknis yang cepat berubah.

Data National Association of Colleges and Employers (NACE) juga menunjukkan bahwa kemampuan seperti berpikir kritis, komunikasi, kerja tim, dan problem solving konsisten menjadi kebutuhan utama dunia kerja.

“Keterampilan fundamental inilah yang justru lahir dari ilmu dasar, ilmu sosial, dan humaniora—bidang yang sering dianggap tidak populer,” ujarnya.

Seruan: Pendidikan Tidak Boleh Tunduk pada Pasar

Wisnu menegaskan bahwa pendidikan tinggi harus tetap menjadi ruang independen yang menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri dan misi peradaban.

Ia mengingatkan bahwa negara yang kuat bukan hanya yang mampu mencetak tenaga kerja, tetapi juga yang mampu melahirkan pemikir, inovator, dan pengkritik kebijakan secara sehat.

“Ketika pendidikan hanya tunduk pada pasar, kita berisiko kehilangan kemampuan untuk membaca masa depan,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.