Pendidikan Gratis Prabowo: Anggaran, PTN, hingga Nasib PTS Jadi Tantangan

Harianjogja.com, JAKARTA—Rencana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggratiskan biaya pendidikan dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi Negeri (PTN) mulai diuji dari sisi anggaran, skema pelaksanaan, hingga nasib Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Wacana tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jumat (18/9/2026). Pembiayaan pendidikan gratis tersebut direncanakan berasal dari harta rampasan terhadap para terpidana korupsi maupun tindak kejahatan lainnya.

“Saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri, harus gratis,” ujarnya.

Tidak berselang lama setelah menyampaikan rencana tersebut, Prabowo menggelar rapat terbatas untuk membahas pelaksanaan program pendidikan gratis.

Pemerintah sendiri telah mengalokasikan 20% APBN pada 2027 untuk pendidikan dengan nilai lebih dari Rp800 triliun. Namun, hingga kini pemerintah belum menentukan secara pasti besaran anggaran yang akan digunakan khusus untuk program pendidikan gratis.

Anggaran  Rp93,7 Triliun untuk Perguruan Tinggi

Rencana pembiayaan pendidikan gratis akan melibatkan Kementerian Keuangan dan Danantara. Untuk jenjang perguruan tinggi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyebut kebutuhan anggaran awal diperkirakan mencapai Rp93,7 triliun.

Meski demikian, angka tersebut masih harus ditelaah lebih lanjut oleh pemerintah. Perhitungan tersebut juga belum menjadi angka final untuk pelaksanaan pendidikan gratis di perguruan tinggi.

“Iya itu kan baru hitungan awal, kita tentu baru menganalisis, kita analisis semua kondisi yang ada, kemungkinan-kemungkinannya bagaimana, nantinya kami tentu akan laporkan kepada Bapak Presiden sehingga tahapannya seperti apa,” kata Brian saat ditemui wartawan menjelang rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/9/2026).

DPR Minta Kekuatan APBN Jadi Pertimbangan

Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut baik rencana Prabowo untuk melaksanakan pendidikan gratis. Namun, dia meminta pemerintah melakukan kajian secara komprehensif sebelum program tersebut dijalankan.

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah ketahanan APBN. Menurut Puan, kekuatan anggaran negara menjadi faktor penting yang akan memengaruhi keberlangsungan program pendidikan gratis.

"SD dan SMP kan, SPP sudah gratis. Jadi, ya ke depannya kita lihat dulu dengan situasi global seperti ini dan bagaimana kekuatan APBN, ya kita akan lihat seperti apa. Tentu saja sebesar-besarnya adalah bagaimana itu bermanfaat buat bangsa dan negara," katanya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Selasa (22/9/2026).

Selain kemampuan APBN, DPR juga menyoroti dampak kebijakan tersebut terhadap perguruan tinggi swasta. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengingatkan pemerintah agar skema pendidikan gratis tidak membuat PTS kehilangan mahasiswa.

"Namun, yang perlu dipikirkan adalah skemanya seperti apa. Jangan sampai pendidikan tinggi digratiskan untuk PTN, kemudian PTS menjadi terbengkalai. Nah, jadi harus ada skema," katanya.

Menurutnya, apabila PTN nantinya digratiskan, KIP Kuliah tidak lagi diberikan kepada PTN dan dapat dialihkan untuk mahasiswa di perguruan tinggi swasta (PTS).

Pendidikan Gratis Dinilai Realistis dengan Realokasi Anggaran

Anggota Dewan Pendidikan Nasional Ki Darmaningtyas menilai program kuliah gratis masih memiliki ruang untuk direalisasikan. Namun, hal tersebut bergantung pada kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran pendidikan.

Dia menyebut anggaran pendidikan seharusnya tidak digunakan untuk program lainnya, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Sehingga kalau ditanya realistis atau tidak? Asal mempunyai kemauan, realistis. Dengan cara, satu tadi itu, anggaran pendidikan jangan untuk MBG," katanya saat ditemui di Gedung DPR, Kamis (24/9/2026).

Pemangkasan anggaran MBG dinilai dapat membuka ruang untuk menjalankan rencana pendidikan gratis dari jenjang SD hingga PTN. Pada 2027, Badan Gizi Nasional (BGN) yang menaungi pelaksanaan MBG memperoleh anggaran indikatif Rp240,20 triliun.

Darmaningtyas juga mengusulkan refocusing penerima manfaat MBG agar anggarannya dapat ditekan dan sebagian sumber daya dapat difokuskan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

"MBG itu sebaiknya harus tepat sasaran. Hanya untuk kaum miskin, hanya untuk anak-anak yang rumahnya jauh dari sekolah. Nah, itu tepat. Sehingga perhitungan saya, MBG itu maksimal cuma butuh Rp100 triliun. Dan itu pun enggak boleh mengambil dana dari pendidikan," ujarnya.

Dengan pemangkasan penerima manfaat MBG tersebut, pemerintah dipandang mampu membiayai pendidikan gratis dari tingkat SD hingga PTN.

Nasib PTS Ikut Menjadi Perhatian

Persoalan PTS juga menjadi bagian penting dalam pembahasan program pendidikan gratis. Darmaningtyas mengatakan pemerintah perlu menghidupkan kembali guru dan dosen DPK, yakni tenaga pengajar dengan status ASN yang diperbantukan mengajar di pendidikan swasta.

"Kalau pemerintah mengembalikan bantuan guru dan dosen negeri di swasta, maka itu akan dapat membantu meringankan beban swasta," jelasnya.

Dia berharap komitmen pemerintah terhadap pendidikan gratis tidak berhenti sebagai janji. Selain itu, perlu diperjelas apakah program tersebut akan diterapkan secara serentak pada waktu yang sama atau dilakukan secara bertahap.

"Tapi menurut saya, seperti yang saya katakan tadi, PTN tidak harus gratis, tapi terjangkau. Kalau yang gratis mungkin dari dasar dan menengah. Itu gratis. Tetapi kalau PTN, mending terjangkau," ujarnya.

Pada saat yang sama, pemerintah diminta meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan mulai dari jenjang dasar, menengah, hingga perguruan tinggi.

Sekolah Swasta dan Daerah 3T Perlu Skema Khusus

Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa menilai pendidikan gratis tidak cukup hanya dengan menambah anggaran. Pemerintah juga perlu menyiapkan skema pembiayaan untuk sekolah swasta serta memperhitungkan kondisi pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Sekolah swasta, menurut Ledia, merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Karena itu, ketika pemerintah menggratiskan pendidikan di sekolah negeri, keberlangsungan sekolah swasta juga perlu diperhitungkan.

"Nah, juga kemudian yang harus ditegaskan adalah begini, kalau semuanya gratis, maka harus ada kerja sama dengan swasta. Artinya, tidak harus dipaksakan membangun sekolah negeri baru, tapi bekerja samalah dengan swasta yang sudah ada, sehingga mereka tetap bisa bergerak, tetap hidup," jelasnya.

Pemerintah juga dinilai perlu menghitung kembali bentuk bantuan yang dapat diberikan kepada sekolah swasta, termasuk melalui skema Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun subsidi lainnya.

Menurut Ledia, pemerataan akses juga menjadi persoalan yang tidak bisa dipisahkan dari pendidikan gratis. Kondisi sekolah di daerah 3T tidak dapat disamakan dengan wilayah perkotaan karena memiliki tantangan geografis dan sosial yang berbeda.

Ruang Kelas hingga Distribusi Guru Jadi Tantangan

Ledia menyoroti kondisi ruang kelas yang rusak serta ketidaksesuaian jumlah rombongan belajar dengan ketersediaan ruang kelas. Akibat kondisi tersebut, sebagian siswa masih harus mengikuti pembelajaran secara bergantian dalam dua shift.

"Di Indonesia masih cukup banyak rombel, rombongan belajar, yang tidak sesuai dengan jumlah kelasnya. Jadi, masih banyak anak-anak sekolah SD dan SMP yang belajar shift pagi dan shift siang. Nah, ini jadi bagian yang juga harus didiskusikan lebih dalam lagi," kata dia.

Selain persoalan infrastruktur, distribusi guru juga perlu menjadi perhatian. Ledia menilai kebijakan peningkatan kualitas dan sertifikasi guru harus mempertimbangkan kondisi sekolah di daerah terpencil.

Dia mencontohkan sekolah di wilayah terpencil yang hanya memiliki sedikit guru. Dalam kondisi tersebut, seorang tenaga pendidik harus mengajar beberapa kelas sekaligus sehingga kondisi itu perlu dipertimbangkan dalam penerapan persyaratan sertifikasi.

Dengan anggaran pendidikan yang mencapai lebih dari Rp800 triliun pada 2027, Ledia menilai terdapat ruang untuk mendukung perluasan akses pendidikan. Namun, hal tersebut membutuhkan perencanaan dan realokasi yang tepat.

"Mari kita memulai per tahapannya dari daerah 3T. Setelah itu kemudian mulai bergerak ke daerah-daerah yang lebih dalam dan kita bisa lebih mendekat lagi kepada ibu kota. Kemudian juga mendorong pemerintah daerah untuk terlibat dalam pendidikan di daerah, dalam peningkatan kualitas SDM-nya, tapi tidak terlalu menggantungkan pada transfer dari pusat," tandasnya.

Dengan demikian, wacana pendidikan gratis tidak hanya berkaitan dengan besaran anggaran yang disiapkan pemerintah. Skema pembiayaan, keberlangsungan PTS dan sekolah swasta, pemerataan pendidikan di daerah 3T, distribusi guru, hingga peningkatan fasilitas pendidikan turut menjadi bagian yang perlu dibahas sebelum program tersebut diterapkan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com