Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II Serap 97.000 Tenaga Kerja

Harianjogja.com, JAKARTA—Pembangunan Sekolah Rakyat (SR) Tahap II di 100 lokasi yang tersebar di 32 provinsi menyerap sekitar 97.000 tenaga kerja. Proyek infrastruktur pendidikan tersebut tidak hanya ditujukan untuk memperluas akses pendidikan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitar lokasi pembangunan.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan fasilitas pendidikan yang layak dan modern.

“Yang kita bangun bukan sekadar gedung sekolah. Ini adalah investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi penerus bangsa melalui akses pendidikan yang layak dan modern. Karena itu kualitas infrastruktur tetap menjadi prioritas utama,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Senin (26/10/2026).

Sekolah Rakyat Tahap II Tampung 122.000 Siswa

Kementerian PU membangun Sekolah Rakyat Tahap II di 100 lokasi yang tersebar di 32 provinsi. Infrastruktur pendidikan terpadu tersebut dirancang memiliki daya tampung total mencapai 122.000 siswa.

Program ini juga menjadi bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat prasejahtera.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan proyek melibatkan sekitar 97.000 tenaga kerja lokal. Sebagian besar pekerja direkrut langsung dari warga desa dan kecamatan yang berada di sekitar lokasi proyek.

Dody menyebut penyerapan tenaga kerja menjadi salah satu manfaat langsung pembangunan infrastruktur bagi masyarakat. Selain membuka kesempatan kerja, proyek tersebut juga membantu menambah pendapatan keluarga para pekerja setempat.

Gandeng TNI untuk Percepat Pembangunan

Selama proses pembangunan, Kementerian PU turut berkolaborasi dengan Batalyon Teritorial Pembangunan TNI-AD untuk mendukung percepatan penyelesaian konstruksi di wilayah tertentu.

Kolaborasi tersebut juga ditujukan untuk menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sehingga pembangunan fasilitas pendidikan dapat dilakukan di berbagai daerah.

Selain penyerapan tenaga kerja, pembangunan Sekolah Rakyat turut menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Kebutuhan proyek mencakup bahan material lokal, layanan katering untuk konsumsi harian pekerja, hingga jasa transportasi.

Dengan aktivitas tersebut, manfaat ekonomi pembangunan tidak hanya berasal dari upah pekerja, tetapi juga dari permintaan terhadap barang dan jasa yang disediakan masyarakat setempat.

Menurut Dody, manfaat pembangunan Sekolah Rakyat sudah dirasakan sejak tahap konstruksi, bukan hanya setelah fasilitas pendidikan tersebut mulai beroperasi. Pemerintah tetap menempatkan kualitas infrastruktur sebagai prioritas dalam pembangunan sarana pendidikan tersebut.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara