Advertisement
Ombudsman Terima 300 Aduan Terkait Indikasi Kecurangan PPDB Zonasi 2023
Sejumlah calon peserta PPDB mengisi formulir untuk mendaftar sekolah. - Harian Jogja/Uli febriarni
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Ombudsman RI telah menerima sebanyak 300 laporan terkait adanya kecurangan dalam pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2023. Termasuk adanya siswa titipan dalam PPDB Zonasi 2023.
Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantor mengatakan Ombudsman RI menemukan indikasi adanya siswa titipan saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada tahun ini tidak hanya terjadi di Bali, namun semua daerah di Indonesia, bahkan jumlah laporan yang masuk lebih dari 300 kasus.
Advertisement
BACA JUGA : Pemerataan Kualitas Pendidikan Melalui Sistem Zonasi di DIY Perlu Waktu
“Ini isu secara nasional semua daerah punya masalah terkait kebijakan PPDB lebih khusus lagi soal zonasi, tapi ombudsman sudah melakukan kajian dan sudah menyampaikan ke pemerintah untuk di evaluasi,” ujarnya.
Pemerintah terkait juga menjanjikan pihaknya untuk mengevaluasi kejadian ini selama setahun dan melahirkan kebijakan baru pada PPDB berikutnya. Menurut Johanes kecurangan serupa tak hanya dapat dilakukan anggota legislatif di daerah, bahkan juga aparat dan pegawai pemerintah, sementara sekolah menjadi tak berdaya karena mendapat intervensi yang lebih besar.
Lebih jauh, selain persoalan siswa titipan, Ombudsman RI juga melacak peran-peran lembaga terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai hulu dari pembuatan kartu keluarga calon siswa.
“Karena ini sistem maka ada peran dukcapil dalam identifikasi dan menerbitkan kartu keluarga, bisa muncul anggota baru dalam keluarga agar bisa diterima sekolah,” kata Johanes.
Maka itu ia meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang sejatinya bagus ini, selain itu juga pemerintah diminta menyadari bahwa keterbatasan sekolah negeri menjadi salah satu persoalan.
“Kami tahu yang dijamin pemerintah untuk subsidi kan sekolah negeri, padahal rasio jumlah sekolah dan peserta didik tidak imbang, juga soal kebijakan penyediaan lembaga mengajar, kalau sekolah harusnya ada guru dan sarana prasarana, sementara banyak daerah kurang guru,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Prof. Anak Agung Putu Susastriawan Dikukuhkan sebagai Guru Besar IST AKPRIND Jogja
UII Tambah Profesor Ilmu Hukum dan Media Jurnalisme
Kemendikbudristek Klaim Dana BOS Pendidikan Meningkat
Menuju Kampus Ramah Disabilitas, Fisipol UGM Siap Berada di Garis Terdepan
Advertisement
Pakar UGM Sebut Fisipol UGM akan Menjadi Eksemplar Fakultas yang Inklusif
Ini Bukti Komitmen Fisipol UGM Wujudkan Kampus Ramah Disabilitas
Ganidar Siap Dampingi Alumni Ingin Studi Lanjut
UAD Gelar Penyuluhan dan Pelatihan Penggunaan Teknologi Pengolahan Limbah Batik di Bantul
Libatkan Orangtua, Siswa SD di Banguntapan Belajar Memilah dan Mengolah Sampah
Advertisement
Buka Mata - Kenapa Korban KDRT Memilih Pertahankan Pernikahannya?
ICDR Wadah Pembahasan Isu Disabilitas Dunia
Engklek Pintar Portabel Bikinan Mahasiswa UGM Jadi Sarana Edukasi Anak
Mahasiswa UGM Bikin Alat Deteksi Stunting Berbasis AI, Ini Detailnya
Terapkan Standardisasi, UMY Raih Penghargaan SNI Award 2023
Advertisement
Tangani Dampak Perubahan Iklim, Muhammadiyah Kembangkan Green Campus dan Green Hospital
Berita Pilihan
Advertisement
Jokowi Ungkap Perang di Gaza Tidak Bisa Dihentikan dalam Waktu Dekat
Advertisement
BOB Golf Tournament 2023 Jadi Wisata Olahraga Terbaru di DIY
Advertisement
Berita Populer
- Hari Ini Sejumlah Wilayah di Jogja dan Kulonprogo Mati Lampu
- Prakiraan Cuaca, Seluruh Wilayah DIY Hujan Ringan dan Sedang di Malam Hari
- Jadwal KRL Jogja Solo Hari Ini, Jumat 24 November 2023
- Jadwal KRL Solo Jogja 24 November 2023, Keberangkatan dari Stasiun Palur
- Simak Jadwal KA Bandara YIA Reguler 24 November 2023
Advertisement
Advertisement
