Advertisement
Ombudsman Terima 300 Aduan Terkait Indikasi Kecurangan PPDB Zonasi 2023
Sejumlah calon peserta PPDB mengisi formulir untuk mendaftar sekolah. - Harian Jogja/Uli febriarni
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Ombudsman RI telah menerima sebanyak 300 laporan terkait adanya kecurangan dalam pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2023. Termasuk adanya siswa titipan dalam PPDB Zonasi 2023.
Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantor mengatakan Ombudsman RI menemukan indikasi adanya siswa titipan saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada tahun ini tidak hanya terjadi di Bali, namun semua daerah di Indonesia, bahkan jumlah laporan yang masuk lebih dari 300 kasus.
Advertisement
BACA JUGA : Pemerataan Kualitas Pendidikan Melalui Sistem Zonasi di DIY Perlu Waktu
“Ini isu secara nasional semua daerah punya masalah terkait kebijakan PPDB lebih khusus lagi soal zonasi, tapi ombudsman sudah melakukan kajian dan sudah menyampaikan ke pemerintah untuk di evaluasi,” ujarnya.
Pemerintah terkait juga menjanjikan pihaknya untuk mengevaluasi kejadian ini selama setahun dan melahirkan kebijakan baru pada PPDB berikutnya. Menurut Johanes kecurangan serupa tak hanya dapat dilakukan anggota legislatif di daerah, bahkan juga aparat dan pegawai pemerintah, sementara sekolah menjadi tak berdaya karena mendapat intervensi yang lebih besar.
Lebih jauh, selain persoalan siswa titipan, Ombudsman RI juga melacak peran-peran lembaga terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai hulu dari pembuatan kartu keluarga calon siswa.
“Karena ini sistem maka ada peran dukcapil dalam identifikasi dan menerbitkan kartu keluarga, bisa muncul anggota baru dalam keluarga agar bisa diterima sekolah,” kata Johanes.
Maka itu ia meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang sejatinya bagus ini, selain itu juga pemerintah diminta menyadari bahwa keterbatasan sekolah negeri menjadi salah satu persoalan.
“Kami tahu yang dijamin pemerintah untuk subsidi kan sekolah negeri, padahal rasio jumlah sekolah dan peserta didik tidak imbang, juga soal kebijakan penyediaan lembaga mengajar, kalau sekolah harusnya ada guru dan sarana prasarana, sementara banyak daerah kurang guru,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Ratusan Peserta KKN UII Angkatan 72 Dibekali Jaminan Sosial
Beasiswa S2 Double Degree Kemenag-Australia Dibuka Januari 2026
Kecelakaan Kena Puntung Rokok, Mahasiswa UMY Ajukan Uji Materi UU LLAJ
UPN Veteran Yogyakarta Luluskan 340 Wisudawan Periode III
Advertisement
LPDP Buka Beasiswa 2026, Siapkan 5.750 Kuota SDM Unggul Bidang STEM
Mahasiswa Ilmu Komunikasi Unisa Jogja Soroti Program MBG Lewat Karya
Target 2026: Insentif Guru Non-ASN Naik, Pelatihan Diperluas
Beasiswa Patriot Kementrans Bidik 1.100 Mahasiswa 7 PTN
UGM Ciptakan Padi Gamagora 7, Solusi Tinggi Gizi dan Tahan Hama
Advertisement
Situs Pasir Angin, Warisan Sejarah dari Prasejarah hingga Kolonial
FH UWM Jogja Siapkan Mahasiswa Jadi Law Creators Profesional
10 Kampus Terbaik di DIY versi Webometrics Januari 2026
Pemerintah Buka 5.750 Kuota Beasiswa LPDP 2026
Pidato Guru Besar UGM, Zainal Arifin Kritik Otoritarianisme
Advertisement
Mulai 2026, Dosen Peneliti Pemenang Hibah Riset Terima Insentif Langsu
Berita Pilihan
Advertisement
Badai Melanda AS, Lebih dari 12.000 Penerbangan Dibatalkan
Advertisement
Festival Lampion Dinosaurus Zigong Tarik Wisatawan ke Sichuan
Advertisement
Berita Populer
- BPHTB Bantul 2026 Dipatok Rp107,2 Miliar, PPAT Jadi Kunci Strategis
- Viral Korban Jambret di Sleman Malah Jadi Tersangka, Ini Kata Polisi
- Jadwal Lengkap KRL Jogja-Solo Minggu 25 Januari 2026, Tarif Rp8.000
- Jadwal Lengkap KRL Solo ke Jogja Minggu 25 Januari 2026, Cek di Sini
- Pelaku Industri Perikanan DIY Dilibatkan dalam Program MBG
Advertisement
Advertisement
