Advertisement
Ombudsman Terima 300 Aduan Terkait Indikasi Kecurangan PPDB Zonasi 2023
Sejumlah calon peserta PPDB mengisi formulir untuk mendaftar sekolah. - Harian Jogja/Uli febriarni
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Ombudsman RI telah menerima sebanyak 300 laporan terkait adanya kecurangan dalam pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2023. Termasuk adanya siswa titipan dalam PPDB Zonasi 2023.
Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantor mengatakan Ombudsman RI menemukan indikasi adanya siswa titipan saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada tahun ini tidak hanya terjadi di Bali, namun semua daerah di Indonesia, bahkan jumlah laporan yang masuk lebih dari 300 kasus.
Advertisement
BACA JUGA : Pemerataan Kualitas Pendidikan Melalui Sistem Zonasi di DIY Perlu Waktu
“Ini isu secara nasional semua daerah punya masalah terkait kebijakan PPDB lebih khusus lagi soal zonasi, tapi ombudsman sudah melakukan kajian dan sudah menyampaikan ke pemerintah untuk di evaluasi,” ujarnya.
Pemerintah terkait juga menjanjikan pihaknya untuk mengevaluasi kejadian ini selama setahun dan melahirkan kebijakan baru pada PPDB berikutnya. Menurut Johanes kecurangan serupa tak hanya dapat dilakukan anggota legislatif di daerah, bahkan juga aparat dan pegawai pemerintah, sementara sekolah menjadi tak berdaya karena mendapat intervensi yang lebih besar.
Lebih jauh, selain persoalan siswa titipan, Ombudsman RI juga melacak peran-peran lembaga terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai hulu dari pembuatan kartu keluarga calon siswa.
“Karena ini sistem maka ada peran dukcapil dalam identifikasi dan menerbitkan kartu keluarga, bisa muncul anggota baru dalam keluarga agar bisa diterima sekolah,” kata Johanes.
Maka itu ia meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang sejatinya bagus ini, selain itu juga pemerintah diminta menyadari bahwa keterbatasan sekolah negeri menjadi salah satu persoalan.
“Kami tahu yang dijamin pemerintah untuk subsidi kan sekolah negeri, padahal rasio jumlah sekolah dan peserta didik tidak imbang, juga soal kebijakan penyediaan lembaga mengajar, kalau sekolah harusnya ada guru dan sarana prasarana, sementara banyak daerah kurang guru,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kemendikbud: Guru dan Dosen Perlu Integrasikan AI di Pembelajaran
Hat-trick! Seluruh Program Studi di Fakultas Farmasi USD Raih Akreditasi Unggul
FH UII Gelar Eksaminasi Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres 2024
ISA Mendukung USD Jogja dan Interlink Membuka Program ESG
Advertisement
Mahasiswa UGM Akan Pecahkan Rekor MURI Minum Susu
Misterius! Seorang Mahasiswa Hilang di Lokasi Reboisasi Kalimantan Tengah
18.726 Peserta Bakal Jalani UTBK-SNBT di UGM, 14 Lokasi Ujian Disiapkan
UNS Solo Buka Pendaftaran Calon Rektor, Ini Syaratnya
Peringati Hardiknas, Dua Siswa SMSR Jogja Lukis Wajah Sultan HB X dan Paku Alam X
Advertisement
Hadapi Bonus Demografi, Pemprov Jateng Rumuskan Pendidikan Double Track
Masih Dibuka! Ini Jadwal Pendaftaran Ujian Masuk PTKIN dan Syarat Daftarnya
Ilmu Komunikasi UNISA Teguhkan Literasi Keterbukaan Informasi Publik yang Sehat
Mahfud MD Bicara Terkait Negara dan Agama di Kampus UII
UPN Veteran Yogyakarta Gelar Ujian SNBT untuk 2.890 Calon Mahasiswa
Advertisement
UTBK UNS, Plt Rektor: Jangan Tergiur Iming-iming Lolos Seleksi dengan Uang
Berita Pilihan
Advertisement
PBB Tegaskan Serangan Darat Israel ke Rafah Tak Dapat Ditoleransi
Advertisement
Piknik dan Camping di Nawang Jagad Kaliurang: Info Lokasi, Jam Buka, dan Biaya Tiket Masuk
Advertisement
Berita Populer
- Info Stok dan Jadwal Donor Darah di Jogja Hari Ini Senin, 6 Mei 2024
- PPDB DIY 2024: Ini Jadwal ASPD Siswa Luar Daerah Akan Mendaftar SMA/SMK di Jogja
- Bersih-Bersih TPA Piyungan Butuh Waktu hingga Tiga Bulan
- Viral Pesepakbola Radja Nainggolan Naik Becak Keliling Kota Jogja
- 10 Kelurahan di Jogja Jadi Sasaran Skrining TBC
Advertisement
Advertisement
