Advertisement
Ombudsman Terima 300 Aduan Terkait Indikasi Kecurangan PPDB Zonasi 2023
Sejumlah calon peserta PPDB mengisi formulir untuk mendaftar sekolah. - Harian Jogja/Uli febriarni
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Ombudsman RI telah menerima sebanyak 300 laporan terkait adanya kecurangan dalam pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2023. Termasuk adanya siswa titipan dalam PPDB Zonasi 2023.
Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantor mengatakan Ombudsman RI menemukan indikasi adanya siswa titipan saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada tahun ini tidak hanya terjadi di Bali, namun semua daerah di Indonesia, bahkan jumlah laporan yang masuk lebih dari 300 kasus.
Advertisement
BACA JUGA : Pemerataan Kualitas Pendidikan Melalui Sistem Zonasi di DIY Perlu Waktu
“Ini isu secara nasional semua daerah punya masalah terkait kebijakan PPDB lebih khusus lagi soal zonasi, tapi ombudsman sudah melakukan kajian dan sudah menyampaikan ke pemerintah untuk di evaluasi,” ujarnya.
Pemerintah terkait juga menjanjikan pihaknya untuk mengevaluasi kejadian ini selama setahun dan melahirkan kebijakan baru pada PPDB berikutnya. Menurut Johanes kecurangan serupa tak hanya dapat dilakukan anggota legislatif di daerah, bahkan juga aparat dan pegawai pemerintah, sementara sekolah menjadi tak berdaya karena mendapat intervensi yang lebih besar.
Lebih jauh, selain persoalan siswa titipan, Ombudsman RI juga melacak peran-peran lembaga terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai hulu dari pembuatan kartu keluarga calon siswa.
“Karena ini sistem maka ada peran dukcapil dalam identifikasi dan menerbitkan kartu keluarga, bisa muncul anggota baru dalam keluarga agar bisa diterima sekolah,” kata Johanes.
Maka itu ia meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang sejatinya bagus ini, selain itu juga pemerintah diminta menyadari bahwa keterbatasan sekolah negeri menjadi salah satu persoalan.
“Kami tahu yang dijamin pemerintah untuk subsidi kan sekolah negeri, padahal rasio jumlah sekolah dan peserta didik tidak imbang, juga soal kebijakan penyediaan lembaga mengajar, kalau sekolah harusnya ada guru dan sarana prasarana, sementara banyak daerah kurang guru,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Program PPG Guru Tertentu Tahun 2025, Peserta Diingatkan Tidak Tergiur Janji Kelulusan Sertifikasi
Akademisi UGM Gelar Aksi Keprihatinan Bulaksumur, Kritik Kebijakan Bidang Kesehatan
Insentif Guru Madrasah dan PAUD di Bawah Kemenag Cair Juni 2025
Pemerintah Terjunkan 100 Pakar untuk Merevisi Buku Sejarah
Advertisement
Kejuaraan Nasional Taekwondo 2025 Sukses Digelar, ITNY Raih Dua Emas
Universitas Sanata Dharma Kukuhkan Tiga Guru Besar Baru
Akademisi UGM Dukung Rencana Pembentukan Dewan Media Sosial
Suarakan Isu Kepedulian Lingkungan, Dosen hingga Tendik Tampilkan Seni Pertunjukan
Hardiknas 2025, Presiden Prabowo Bakal Salurkan Bantuan bagi Guru dan Renovasi 10.440 Sekolah
Advertisement
Dugaan Kebocoran Data Mahasiswa dan Alumni, Begini Respons ITB
Direktur BCA Dorong Mahasiswa UGM Menguasai Teknologi di Era Transformasi Digital
Soal Penghentian Dana Hibah Yayasan Pendidikan, Ini Respons Mendikdasmen
Undip Temukan Peserta UTBK 2025 Melakukan Kecurangan, Begini Modusnya
Advertisement
Mahasiswa 31 Negara Tampilkan Budaya, Tradisi dan Kuliner di ICCF 2025
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Jembatan Kaca Seruni Point Perkuat Daya Tarik Wisata di Kawasan Bromo
Advertisement
Berita Populer
- Puluhan Pelajar di Kulonprogo Dilatih Jadi Konten Kreator
- Pelaku Mafia Tanah Mbah Tupon dan Bryan Bantul Ternyata Bayar BPHTB ke Pemkab, Ini Cara Hitung Besaran BPHTB
- Kisah Pelatih Sajuri Syahid: Pernah Gadaikan SK PNS Demi Persiba Bantul, Kini Fokus Mengajar di SMAN 1 Sewon
- Gelar FGD, Pemkab Gunungkidul Pastikan Implementasi JKN Semakin Baik
- Jelang Kurban, Ternak di Gunungkidul Wajib Kantongi Surat Kesehatan Hewan
Advertisement
Advertisement
