Ini Isi Lengkap Putusan MA Batalkan Suket Penyetaraan Ijazah SMA Gibran
MA membatalkan Suket penyetaraan ijazah SMA Gibran setelah mengabulkan kasasi Subhan. Simak pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 742 K/TUN/2026.
Menteri Pendidikan, Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Pendidikan se-Indonesia di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (20/11/2025). (ANTARA/Willi Irawan)
Harianjogja.com, SURABAYA—Menteri Pendidikan, Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan pemerintah mempercepat penyempurnaan regulasi untuk menangani kasus perundungan (bullying) di sekolah. Upaya ini dilakukan melalui revisi aturan serta penguatan kompetensi guru.
“Sudah kita kaji dengan berbagai pihak untuk memperbaiki Permendikbudristek Tahun 2023 itu. Regulasi baru akan dibuat dengan pendekatan yang lebih humanis dan prinsip yang partisipatif,” ujarnya usai membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Pendidikan se-Indonesia di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (20/11/2025).
Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa aturan tersebut nantinya akan diberi nama baru, yakni Peraturan Mendikdasmen, dengan fokus pada pembentukan budaya sekolah yang aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik.
Ia menambahkan bahwa revisi aturan akan diiringi peningkatan kompetensi guru, termasuk pelatihan bagi guru bimbingan konseling (BK) serta penguatan budaya kepekaan di lingkungan sekolah.
“Kita terus meningkatkan kompetensi guru, termasuk pelatihan untuk guru-guru BK. Pendekatannya nanti memperkuat juga kepekaan di sekolah sehingga semua guru ke depan diharapkan bisa menjadi guru wali yang mampu memberikan bimbingan dan konseling kepada muridnya,” jelasnya.
Menurut dia, regulasi baru disiapkan agar implementasinya lebih efektif dan responsif terhadap dinamika kasus kekerasan dan perundungan yang masih marak terjadi. Dengan pendekatan yang lebih humanis, partisipatif, dan berbasis penguatan kapasitas guru, ia berharap sekolah dapat benar-benar menjadi ruang aman bagi tumbuh kembang anak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
MA membatalkan Suket penyetaraan ijazah SMA Gibran setelah mengabulkan kasasi Subhan. Simak pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 742 K/TUN/2026.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten terus berupaya membangkitkan kembali budidaya tebu untuk mendukung program swasembada gula nasional.
Polda DIY mengamankan 157 orang pascademo 10 November di Jogja. Sebanyak 21 anak di bawah umur diproses untuk dipulangkan.
Budayawan UI Ngatawi Al-Zastrow mengingatkan pentingnya literasi sejarah untuk menangkal propaganda radikal dan menjaga nasionalisme generasi muda.
Saan Mustopa menyebut kebijakan bepergian anggota DPR menjadi kewenangan fraksi. Anggota diharapkan berada di Jakarta selama masa sidang hingga 17 Desember.
HP murah dengan fitur HDR ini bisa dipertimbangkan untuk fotografi harian. Ada Redmi, POCO, dan TECNO mulai Rp1 jutaan.