Kemendikdasmen Siapkan Kuota S1 untuk 150.000 Guru

Harianjogja.com, BANTUL—Kesiapan guru dan ketersediaan tenaga pendamping menjadi perhatian dalam penguatan pendidikan inklusif di Indonesia. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menilai setiap anak perlu memperoleh layanan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya.

Hal tersebut disampaikan Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen, Arif Jamali Muis, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Simposium Nasional Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (PP KAUMY) 2026 di Amfiteater E6 UMY, Sabtu (24/10/2026). Arif hadir mewakili Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Menurut Arif, pendidikan bermutu harus menjangkau seluruh peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Karena itu, pemerataan akses perlu disertai layanan pembelajaran yang mampu mengakomodasi keberagaman kebutuhan siswa.

“Kalau berbicara kebijakan pendidikan bermutu untuk semua, maka semuanya jangan hanya diterjemahkan dalam konteks ekonomi, tetapi juga diterjemahkan dalam konteks inklusif. Maka semua sekolah itu harus menjadi sekolah inklusif,” ujar Arif.

Data Kemendikdasmen menunjukkan terdapat 245.350 peserta didik berkebutuhan khusus yang tercatat dalam dasbor per 22 Oktober 2026. Jumlah tersebut merupakan data yang masuk ke sistem, bukan keseluruhan anak berkebutuhan khusus di Indonesia.

Guru Pendamping Masih Terbatas

Arif menyoroti keterbatasan guru pendamping bagi anak berkebutuhan khusus. Menurutnya, sekolah membutuhkan tenaga pendidik yang mampu mengenali sekaligus merespons kebutuhan belajar setiap siswa.

“Kita masih banyak kekurangan guru-guru pendamping untuk anak-anak berkebutuhan khusus,” katanya.

Ia menegaskan, pendataan peserta didik perlu diikuti kesiapan sekolah dalam memberikan layanan. Dengan demikian, anak tidak sekadar hadir di ruang kelas, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam pembelajaran secara bermakna.

Arif juga membuka peluang kolaborasi dengan alumni UMY yang berkecimpung di bidang pendidikan inklusif. Ia mengajak para alumni berdiskusi dengan direktorat yang dipimpinnya untuk mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan.

“Kalau para alumni bergerak di pendidikan inklusif, bisa nanti berdiskusi sama direktorat kami,” ujarnya.

Pemerintah Sediakan Kuota Peningkatan Kualifikasi Guru

Selain pendidikan inklusif, Arif menekankan pentingnya kompetensi guru sebagai salah satu fondasi pendidikan bermutu. Peningkatan kemampuan tenaga pendidik perlu berjalan seiring dengan upaya memperbaiki kualitas layanan pendidikan.

“Pendidikan bermutu bisa tercapai kalau gurunya, dalam konteks pendidikan tinggi mungkin dosennya, itu harus kompeten,” tuturnya.

Ia menyampaikan pemerintah menyediakan kuota bagi 150.000 guru untuk menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) atau diploma empat (D4) melalui Program Pemenuhan Kualifikasi Akademik. Program tersebut juga mencakup mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

“Kami menyediakan jatah 150.000 kuota untuk guru-guru bisa menyelesaikan S1,” katanya.

Menurut Arif, peningkatan kualifikasi akademik masih dibutuhkan oleh sejumlah guru, terutama pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) dan sekolah dasar. Melalui RPL, pengalaman mengajar dapat dipertimbangkan dalam pengakuan capaian pembelajaran sesuai ketentuan program.

Perubahan Pembelajaran Harus Terjadi di Kelas

Arif mengingatkan bahwa kebijakan pendidikan tidak akan berjalan optimal tanpa perubahan nyata dalam kegiatan belajar mengajar. Menurutnya, transformasi pendidikan harus dirasakan langsung oleh peserta didik di dalam kelas.

“Sebaik apa pun kebijakan pemerintah itu tidak akan pernah berhasil ketika tidak ada transformasi dari dalam kelas,” tegasnya.

Ia menjelaskan, perbedaan kebiasaan dan cara memperoleh informasi antara guru dan siswa perlu direspons dengan metode pembelajaran yang adaptif. Peserta didik dari generasi muda semakin terbiasa mengakses sumber belajar digital, sedangkan generasi sebelumnya lebih banyak mengandalkan buku cetak.

Karena itu, guru perlu menyesuaikan pendekatan pembelajaran agar materi tetap relevan dan mudah dipahami oleh siswa.

“Maka pembelajaran itu harus bermakna dan adaptif,” ujarnya.

Arif juga menyebut pembelajaran mendalam sebagai pendekatan yang mengutamakan proses belajar berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Pendekatan ini diharapkan membantu peserta didik memahami materi sekaligus mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari.

Pemanfaatan Teknologi Perlu Didukung Kompetensi Guru

Kesiapan tenaga pendidik dalam menggunakan teknologi pembelajaran juga menjadi perhatian Kemendikdasmen. Arif menilai penyediaan papan interaktif digital (PID) atau interactive flat panel (IFP) perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas guru.

“Jadi memang sebenarnya ada persoalan dalam konteks kapasitas juga. Tapi akan terus kami usahakan untuk diperbaiki,” katanya.

Menurutnya, keberadaan perangkat digital perlu disertai pemahaman tentang cara mengintegrasikan teknologi ke dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan begitu, fasilitas yang tersedia dapat dimanfaatkan sesuai tujuan pembelajaran dan kebutuhan peserta didik.

Penguatan kompetensi guru, penyediaan fasilitas pendidikan, dan pembaruan metode pembelajaran perlu dilakukan secara beriringan. Upaya tersebut ditujukan untuk memastikan seluruh siswa memperoleh pendidikan bermutu, termasuk anak-anak yang menghadapi hambatan dalam mengakses pembelajaran.

“Karena kesempatan belajar itu harus dimiliki oleh semua siswa,” pungkasnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.