Cegah Jurnal Predator, Pemerintah Perkuat Pengawasan Publikasi Ilmiah

Harianjogja.com, SURABAYA— Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) memperketat pengawasan jurnal ilmiah nasional untuk mencegah praktik jurnal predator yang dapat merusak integritas akademik. Penguatan pengawasan dilakukan dengan membenahi tata kelola publikasi ilmiah dari proses penulisan hingga penerbitan.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan mengatakan integritas jurnal ilmiah tidak bisa hanya dibebankan kepada penulis. Seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem penerbitan akademik harus memiliki komitmen yang sama.

Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Konvensi Tata Kelola Jurnal Ilmiah (KTJI) di Universitas Ciputra Surabaya, Senin.

"KTJI adalah satu momen untuk menguatkan tata kelola jurnal ilmiah. Saya kira tidak hanya dikuatkan dari sisi penulis, tetapi hulu hingga hilir yang akan kita bangun integritas dan komitmen secara bersama," katanya di Surabaya, Senin.

Indonesia Memiliki 29.000 Jurnal Ber-ISSN

Besarnya jumlah jurnal ilmiah nasional menjadi salah satu tantangan dalam menjaga kualitas publikasi akademik. Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Kemendiktisaintek Ahmad Najib Burhani mengungkapkan Indonesia saat ini memiliki sekitar 29.000 jurnal yang telah mengantongi International Standard Serial Number (ISSN) atau Nomor Standar Internasional untuk Terbitan Berkala.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 16.000 jurnal sudah terakreditasi. Namun, jurnal yang berhasil menempati peringkat tertinggi Sinta 1 baru sekitar 250 atau setara 1,5 persen.

Sebaliknya, sekitar 87 persen jurnal ilmiah nasional masih berada pada kelompok peringkat Sinta 3, Sinta 4, dan Sinta 5.

Najib mengatakan pengawasan terhadap kualitas jurnal juga dapat dilakukan melalui laporan masyarakat. Apabila ditemukan dugaan pelanggaran integritas dalam penerbitan jurnal, laporan tersebut bisa menjadi dasar untuk melakukan evaluasi, termasuk koreksi terhadap akreditasi.

"Kalau umpamanya ada yang melaporkan jurnal melakukan tindakan yang melanggar integritas, itu bisa disampaikan dan bisa dilakukan koreksi terhadap akreditasi jurnal tersebut," ujarnya.

Tidak Ada Daftar Hitam Resmi Jurnal Predator

Dalam upaya mencegah praktik jurnal predator, Najib menjelaskan pemerintah tidak menerbitkan daftar hitam jurnal predator. Kondisi tersebut membuat pemerintah tidak memiliki data resmi mengenai jumlah jurnal yang masuk kategori tersebut.

Meski demikian, masyarakat maupun perguruan tinggi tetap dapat melaporkan dugaan pelanggaran integritas publikasi ilmiah untuk ditindaklanjuti melalui proses evaluasi.

Najib juga mengingatkan kalangan akademisi agar lebih selektif ketika menentukan penerbit jurnal. Indonesia sebenarnya telah memiliki lebih dari 300 jurnal yang terindeks Scopus.

Dia menegaskan Scopus merupakan lembaga pengindeks, bukan penerbit jurnal. Karena itu, akademisi perlu memahami perbedaan antara lembaga pengindeks dan pihak yang menerbitkan jurnal ilmiah.

Menurut Najib, keberadaan jurnal berkualitas memiliki fungsi yang jauh lebih luas daripada sekadar memenuhi kebutuhan administratif akademisi.

Jurnal merupakan public record of science atau rekam jejak publik ilmu pengetahuan. Publikasi ilmiah menjadi salah satu rujukan penting dalam pengembangan riset, invensi, inovasi, hingga hilirisasi industri.

"Kalau jurnalnya rapuh, maka seluruh yang lainnya itu juga akan terganggu. Ini akan menjadi referensi bagi invensi, inovasi, bukan sekadar kenaikan pangkat di perguruan tinggi," katanya.

Pengawasan Jurnal Mengacu Permendiktisaintek Nomor 9 Tahun 2026

Untuk memperkuat tata kelola publikasi ilmiah, pemerintah melakukan penataan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Nomor 9 Tahun 2026.

Selain regulasi tersebut, pemerintah juga mengoptimalkan pemanfaatan sistem Arjuna, Sinta, dan Anjani sebagai bagian dari upaya penataan jurnal ilmiah nasional.

Langkah ini menjadi bagian dari penguatan integritas publikasi akademik agar kualitas jurnal dapat terjaga dari proses awal hingga penerbitan.

Sementara itu, Rektor Universitas Ciputra Wirawan ED Radianto menyampaikan kampusnya saat ini mengelola sembilan jurnal aktif.

Konvensi Tata Kelola Jurnal Ilmiah (KTJI) pertama tersebut diikuti lebih dari 1.300 peserta yang berasal dari lebih dari 350 perguruan tinggi. Kegiatan itu juga menghadirkan tujuh penerbit internasional.

Wirawan berharap penyelenggaraan konvensi tersebut dapat memperkuat standar pengelolaan jurnal ilmiah di Indonesia sehingga integritas publikasi akademik semakin terjaga.

"Harapan kami dengan adanya KTJI ini, benar-benar ada tata kelola jurnal yang punya integritas yang tinggi untuk Indonesia," ujar Wirawan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara