IGTKI Perjuangkan Wajib Belajar 13 Tahun Dimulai dari TK

Newswire
Newswire Minggu, 22 November 2026 18:37 WIB
IGTKI Perjuangkan Wajib Belajar 13 Tahun Dimulai dari TK

Foto ilustrasi guru. - Foto dibuat oleh Artificial Intelligence ChatGPT

Harianjogja.com, KUDUS—Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI) memperjuangkan penerapan wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari jenjang taman kanak-kanak (TK). Usulan tersebut mencakup kejelasan batas usia pendidikan TK, pengaturan jumlah peserta didik dalam rombongan belajar, hingga peningkatan kesejahteraan dan kepastian status kepegawaian guru.

Ketua Umum Pengurus Pusat IGTKI-PGRI, Eka Putri Handayani, mengatakan kebijakan wajib belajar 13 tahun perlu disertai kejelasan batas usia pendidikan formal dan nonformal. Organisasinya juga mengampanyekan pentingnya anak mengikuti pendidikan TK sebelum masuk sekolah dasar (SD).

"Kebijakan tersebut dinilai perlu disertai dengan kejelasan batas usia pendidikan formal dan non formal. Kami juga mengkampanyekan kepada masyarakat sebelum masuk SD jangan lewatkan TK. Mudah-mudahan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) nanti berpihak pada guru TK," ujarnya saat menghadiri peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026 di gedung pertemuan Universitas Muria Kudus (UMK), Minggu (22/11/2026).

Eka mengungkapkan aspirasi tersebut telah disampaikan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama jajaran pengurus IGTKI-PGRI Pusat.

Salah satu usulan yang diajukan adalah penetapan batas usia anak yang mengikuti pendidikan TK, yakni pada rentang 4-6 tahun. Kejelasan rentang usia tersebut diharapkan membuat pembagian layanan pendidikan anak usia dini lebih terarah.

IGTKI Usulkan Pengaturan Rombongan Belajar

Selain batas usia, IGTKI mengusulkan pengaturan rombongan belajar (rombel) dengan ketentuan 2:15. Usulan ini berkaitan dengan tantangan guru dalam mengawasi dan mendampingi peserta didik dengan karakter serta kebutuhan yang beragam.

"Peserta didik tentunya ada yang lebih aktif, rasa ingin tahunya lebih besar, dan ketika guru dituntut menjaga semuanya yang berkisar 16-17 anak, tentunya kesulitan. Padahal, ketika ada anak yang terjatuh yang disalahkan tentu guru dan orang tua yang tidak menerima bisa menuntut karena kelalaian," ujarnya.

Menurut Eka, pengaturan rombel tersebut diharapkan membuat penanganan peserta didik lebih baik dan maksimal. Dengan demikian, guru dapat memberikan pendampingan secara lebih optimal.

Ia menjelaskan aspirasi itu disampaikan untuk mewakili kepentingan nasional. Namun, penerapannya di sekolah dapat disesuaikan dengan kebijakan masing-masing sekolah.

Penyesuaian diperlukan karena masih terdapat persoalan yang dihadapi guru bersertifikasi, terutama ketika jumlah murid belum memenuhi ketentuan yang berlaku.

Perjuangkan Inpassing hingga Status Kepegawaian Guru TK

IGTKI juga menyampaikan aspirasi mengenai pemerataan inpassing serta pengangkatan guru TK menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Selain kepastian status kepegawaian, organisasi tersebut berharap pemerintah memperhatikan penempatan guru yang telah diangkat sebagai PPPK maupun PNS. Mereka diharapkan tetap dapat bertugas di sekolah asal.

Dalam kesempatan itu, Eka turut mengingatkan para guru agar bergabung dengan organisasi profesi. Menurut dia, aturan yang ada mengharuskan setiap guru memiliki organisasi sesuai dengan keahliannya.

"Organisasi harus hadir buat anggota. Kalau ada masalah mengadulah ke organisasi. Sampaikan kepada pengurus kecamatan, kabupaten, dan provinsi akan mengakomodir. Dinamika di lapangan akan disampaikan ke pusat untuk menjadi perhatian," ujarnya.

Ia mencontohkan salah satu persoalan yang pernah disampaikan anggota adalah gaji guru sertifikasi yang belum cair. Persoalan tersebut kemudian diteruskan ke tingkat pusat.

Melalui berbagai aspirasi itu, Eka berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap keberadaan dan peran guru TK dalam merumuskan kebijakan pendidikan.

Peningkatan kesejahteraan, kepastian status kepegawaian, serta kejelasan regulasi pendidikan dinilai menjadi bagian penting untuk mendukung kualitas layanan pendidikan anak usia dini.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara

Share

Sunartono
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online