Kampus Harus Ramah Penyandang Disabilitas dan Perempuan Korban Kekerasan

Harianjogja.com, JOGJA—Penyandang disabilitas dan perempuan korban kekerasan perlu mendapatkan tempat yang layak di kampus perguruan tinggi. Bagi difabel, fasilitas perlu diberikan secara memadai untuk menunjang pembelajaran.

Adapun bagi perempuan, kampus perlu mengupayakan pencegahan kekerasan dan memberikan pendampingan bagi perempuan jika sudah menjadi korban kekerasan. Komitmen itulah diterapkan oleh Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Jogja dalam rangkaian Hari Disabilitas Internasional dan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) 2023.

Kegiatan yang digelar Center for Gender Equality and Social Inclusion (GESI) dan Pusat Studi Kependudukan dan Kesejahteraan Keluarga (Pusdeka) UNU Jogja ini mempertegas komitmen sebagai kampus inklusi.

BACA JUGA : Pekan Budaya Difabel Jadi Ajang Ekspresi dan Edukasi

“Kami berkomitmen menjadi kampus inklusif, sehingga menyediakan akses ramah difabel, seperti adanya lift dan toilet khusus untuk penyandang disabilitas. Sehingga kami terbuka bagi siapa saja, termasuk bagi teman disabilitas tidak perlu khawatir,” kata Wakil Rektor UNU Jogja Abdul Ghoffar di sela kegiatan Hari Disabilitas Internasional dan HAKTP 2023, Selasa (5/12/2023).

Ia menambahkan saat ini kampusnya telah menerima sejumlah mahasiswa difabel, selama prosesnya terus diberikan pendampingan sejak mendaftar sebagai mahasiswa baru. Hingga kini menjalani kuliah, mereka mendapat pendampingan pembelajaran dan pelatihan khusus supaya tak tertinggal mengikuti kuliah.

Selain itu, dalam setiap penyelenggaraan kegiatan ilmiah seperti seminar dan kuliah umum, disediakan pendamping untuk penyandang disabilitas seperti juru bahasa isyarat. “Kami berusaha memberikan akses untuk semua, sehingga ke depan lahir pemimpin dan profesional dari berbagai kalangan, tak terkecuali bagi difabel,” katanya.

Selain memberi perhatian terhadap difabel, UNU Jogja berkomitmen terhadap kasus kekerasan perempuan. Direktur Center for GESI Wiwin Rohmawati berupaya serius menciptakan kampus yang berkesetaraan gender, inklusif, dan bebas dari kekerasan seksual melalui berbagai program, salah satunya rangkaian peringatan HAKTP 2023

“Peringatan HAKTP ini digelar dalam rangka pendidikan, penyadaran, dan advokasi kebijakan terkait isu yang masih dihadapi oleh perempuan dan kelompok rentan lainnya,” ujarnya.

Ia menyoroti angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia masih tinggi, bahkan cenderung meningkat. Berdasarkan data Komnas Perempuan pada 2021 ada 4.322 pengaduan langsung kekerasan terhadap perempuan dan meningkat menjadi 4.371 kasus di 2022.

“Kekerasan berbasis gender, baik fisik maupun psikologis, di lingkungan perguruan tinggi, menempati urutan pertama yakni 35 persen dari seluruh kasus yang dilaporkan,” ucapnya.

Oleh karena itu, kekerasan terhadap perempuan perlu mendapat perhatian serius termasuk kelompok rentan lainnya seperti difabel, transgender, transseksual, penderita HIV/AIDS, anak dan remaja, lansia, orang dengan gangguan psikososial. Agar mereka tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif.

BACA JUGA : Pekan Budaya Difabel 2023. Bangkitkan Wisata Desa Sumberharjo

Kepala Pusdeka Rindang Farihah menambahkan peningkatan kasus kekerasan salah satunya disebabkan problem kesehatan mental, khususnya pada anak muda. Korban kekerasan seksual rentan mengalami trauma dan depresi. Pusdeka pun berupaya melakukan pencegahan kekerasan seksual yang efektif adalah dengan meningkatkan kualitas kesehatan mental.

“Kami ada  Klinik Konsultasi Keluarga dan Anak Muda di kampus, ini melakukan upaya-upaya penguatan ketahanan mental mahasiswa. Ini bagian dari menciptakan kampus yang inklusif, aman dan nyaman untuk siapa saja," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News