Sekolah Rakyat Digenjot, Target 100.000 Siswa Kurang Mampu

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah terus mempercepat pengembangan program Sekolah Rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Program ini ditargetkan mampu menampung lebih dari 100.000 siswa dalam beberapa tahun ke depan.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan berbagai langkah percepatan, termasuk membuka akses kunjungan (open house) agar masyarakat dapat melihat langsung konsep Sekolah Rakyat.

Pernyataan tersebut disampaikan saat mendampingi Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam kunjungan ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 di Tabanan, Bali, Minggu (7/6/2026).

Menurut Gus Ipul, mekanisme penerimaan siswa di Sekolah Rakyat berbeda dengan sekolah pada umumnya. Pemerintah tidak membuka pendaftaran secara terbuka, melainkan melakukan penjangkauan langsung kepada calon siswa yang memenuhi kriteria.

“Mereka dijangkau langsung. Jadi bukan mendaftar, tetapi kami memastikan anak-anak yang berhak bisa masuk Sekolah Rakyat,” ujarnya.

Fokus untuk Siswa Kurang Mampu

Program ini secara khusus menyasar anak-anak dari keluarga tidak mampu yang telah terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Jika calon siswa belum tercatat, pemerintah akan melakukan pemutakhiran data agar mereka tetap bisa memperoleh akses pendidikan.

Gus Ipul juga menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bebas dari praktik pungutan liar. Tidak ada biaya, titipan, maupun jalur khusus dalam proses penerimaan siswa.

“Di sini dilarang suap menyuap, tidak ada pembayaran apapun. Semua murni untuk masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.

Target Bertahap hingga 100.000 Siswa

Saat ini, pada tahun ajar 2025–2026, jumlah siswa Sekolah Rakyat telah mencapai lebih dari 15.000 orang. Pemerintah kemudian menambah kuota menjadi 32.000 siswa untuk tahun ajar 2026–2027.

Jika program berjalan sesuai rencana, jumlah tersebut akan melonjak signifikan hingga melampaui 100.000 siswa pada tahun ajar 2027–2028.

Selain itu, pemerintah juga terus memperluas infrastruktur. Hingga kini telah terdapat 166 titik Sekolah Rakyat rintisan di berbagai daerah. Sementara itu, pembangunan 93 sekolah permanen sedang berlangsung dengan progres mendekati 80%.

Komitmen Negara untuk Pendidikan

Presiden Prabowo menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin akses pendidikan bagi kelompok paling rentan.

Menurutnya, pendidikan adalah kunci utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memutus rantai kemiskinan.

“Sekolah Rakyat kita hadirkan untuk membantu mereka yang paling membutuhkan agar bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik,” ujar Prabowo.

Ia menambahkan bahwa pembangunan nasional tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang inklusif dan merata.

Dengan percepatan program ini, pemerintah berharap semakin banyak anak Indonesia dari keluarga kurang mampu yang mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan layak, sekaligus membuka jalan menuju masa depan yang lebih sejahtera.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com