Kemendikdasmen Catat 377 Dugaan Pelanggaran Selama Pelaksanaan TKA SMA SMK

Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat 377 dugaan pelanggaran selama pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMA/SMK/sederajat gelombang pertama dan kedua. Dari jumlah tersebut, sebanyak 14 kasus masuk kategori pelanggaran berat dan sedang didalami Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen.

Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen, Toni Toharudin, menjelaskan temuan tersebut berasal dari dua gelombang pelaksanaan TKA. Sebanyak 308 dugaan pelanggaran tercatat pada gelombang pertama, sedangkan 69 lainnya ditemukan pada gelombang kedua.

“Di dalam rekap gelombang ini memang tercatat 377 dugaan pelanggaran,” kata Toni dalam Taklimat Media TKA di Jakarta, Senin.

Toni menjelaskan, temuan pada gelombang pertama mencuat setelah beredarnya surat edaran mengenai dugaan pelanggaran di 308 satuan pendidikan. Kemendikdasmen membenarkan adanya surat edaran tersebut, tetapi tetap melakukan klarifikasi untuk memastikan bentuk pelanggaran yang terjadi.

Dari keseluruhan laporan, 14 kasus dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Penanganan kasus-kasus tersebut saat ini masih dalam pendalaman Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen.

Dokumentasi Ujian di Media Sosial Jadi Temuan

Toni menyebut sejumlah dugaan pelanggaran berkaitan dengan tindakan proktor maupun pengawas yang menyiarkan secara langsung atau mengunggah dokumentasi suasana ruang ujian ke media sosial.

Menurutnya, meskipun konten yang dipublikasikan tidak selalu menampilkan substansi soal, tindakan tersebut tetap termasuk pelanggaran. Pasalnya, dokumentasi dan publikasi aktivitas di ruang ujian tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan TKA.

"Proktor yang sedang mengawasi, sedang melaksanakan ujian di setiap ruang kelas, kemudian diekspos di media sosial itu kami catat juga sebagai pelanggaran," ujarnya.

Ia menegaskan seluruh aktivitas selama ujian berlangsung harus mengikuti tata tertib yang telah ditetapkan. Ketentuan tersebut mencakup larangan mendokumentasikan maupun memublikasikan pelaksanaan tes melalui media sosial.

Kemendikdasmen juga telah mengklarifikasi dugaan pelanggaran yang dilaporkan dari 308 satuan pendidikan pada gelombang pertama. Langkah tersebut dilakukan untuk mencocokkan laporan dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Pengawasan TKA Diperkuat

Selain melakukan klarifikasi, Kemendikdasmen meminta setiap satuan pendidikan memastikan seluruh pihak yang terlibat memahami tata tertib sebelum TKA dilaksanakan. Pemahaman tersebut harus dimiliki murid, proktor, hingga pengawas ujian.

Pengawasan juga diperkuat melalui koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Ombudsman RI. Ketiga lembaga tersebut turut melakukan pemantauan pelaksanaan TKA di 34 provinsi.

Sebagai pengingat bagi penyelenggara, Kemendikdasmen menerbitkan Surat Edaran Kepala BKPDM Nomor 001 Tahun 2026 pada 2 November 2026. Surat tersebut ditujukan kepada Dinas Pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama, dan satuan pendidikan agar mematuhi tata tertib pelaksanaan TKA.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara