Polisi Mulai Periksa Saksi Kasus Kekerasan Seksual KKN UAD
Polisi jadwalkan pemeriksaan saksi kasus kekerasan seksual KKN UAD di Sleman. Korban telah dimintai keterangan dan penyelidikan masih berlangsung.
Soal Politik Dinasti, Begini Pandangan Dosen UGM
Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Abdul Gaffar Karim (tengah) bersama Dosen Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik UGM, Riza Noer Arfani (kiri) membahas Antisipasi Konflik Pemilu dalam acara Pojok Bulaksumur pada Jumat (27/10/2023) di UGM./Harian Jogja -- Catur Dwi Janati
Harianjogja.com, SLEMAN—Topik dinasti politik yang banyak dibicarakan akhir-akhir ini. Berbagai pihak punya pendapatnya sendiri menanggapi isu tersebut Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Abdul Gaffar Karim punya pandangannya sendiri akan topik dinasti politik yang santer diperbincangkan.
Politik dinasti kata Gaffar bila menilik pada sejarahnya terjadi dimana-mana dan ada di era kapan pun. Contohnya apa yang terjadi di Amerika, ada John. F. Kennedy hingga George W. Bush.
Namun, pertanyaannya bukan terfokus pada ada tidaknya dinasti politik itu sendiri. Gaffar justru menitik beratkan bagaimana dinasti politik itu terjadi. Apakah orang yang dikaitkan dengan dinasti tersebut sampai pada kandidatisasi dengan cara-cara yang fair atau adil.
"Di Amerika ada Kennedy, ada Bush, pertanyaan kita kan bukan apakah ini ada politik dinasti atau tidak, akan tetapi seberapa kuat rekayasa di balik itu," tutur Gaffar pada Jumat (27/10/2023) dalam kegiatan Pojok Bulaksumur di UGM.
Politik dinasti lanjut Gaffar terjadi ketika pengalihan bakat, kesempatan kemudian training politik dinikmati oleh anak-anak orang yang berkecimpung di dunia politik. "Itu mau kita apakan lagi, itu bagian dari rezeki yang diberikan tuhan bagi dia," ungkapnya.
"Training langsung dalam proses politik itu tidak bisa dihindarkan. Persoalannya adalah apakah proses ketika seseorang itu sampai betul-betul ke proses kandidasi itu berjalan dengan fair atau tidak," katanya.
Gaffar menilai apa yang terjadi negara-negara demokrasi maju, perjalanannya relatif lebih fair atau tanpa ada rekayasa regulasi. Dalam situasi ini, persoalannya bukan politik dinasti sebagai dinasti itu sendiri, tetapi bagaimana politik dinasti itu dimungkinkan untuk berlangsung.
"Nah di Indonesia itu agak kurang sehat masalahnya. Terurama kita lihat gejalanya sudah ditingkat-tingkat lokal," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Share
Maya Herawati
Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
