Bupati Pemalang Peras ASN dan Swasta demi Urus Perkara di KPK
KPK mengungkap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro diduga mengumpulkan Rp1,98 miliar dari ASN dan pihak swasta untuk mengurus penyelesaian perkara di KPK.
Sekolah Rakyat. - Foto ilustrasi dibuat oleh AI/ChatGPT
Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) siap menyediakan kurang lebih 4 ribu kandidat untuk menjadi calon guru di 100 lokasi Sekolah Rakyat pada tahun ini.
Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (Dirjen GTKPG) Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengatakan pihaknya akan menyediakan tiga kali lipat dari jumlah perkiraan kebutuhan guru untuk 100 lokasi Sekolah Rakyat, yakni 1.514 guru.
“Untuk Sekolah Rakyat yang akan berdiri di 100 lokasi, jumlah kebutuhan guru diperkirakan mencapai 1.514 guru dan kami yang akan menyiapkan kandidatnya. Jadi dari kandidat kami, yakni guru yang sudah bersertifikat pendidik, itu kami akan siapkan 3 kali lipat jumlahnya untuk diseleksi oleh Mensos,” kata Dirjen GTKPG Kemendikdasmen Nunuk, Rabu (4/6/2025).
Ia menjelaskan sebanyak 4 ribu kandidat calon guru Sekolah Rakyat itu adalah para lulusan baru (fresh graduate) yang telah memiliki sertifikasi Pendidikan Profesi Guru (PPG), namun belum memiliki penempatan instansi mengajar.
Oleh karena itu, Nunuk menegaskan pemenuhan formasi guru untuk Sekolah Rakyat tidak akan menggunakan skema redistribusi atau mengikutsertakan guru yang sudah memiliki penempatan instansi mengajar.
Hal itu bertujuan untuk tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar tahun ajaran yang telah berjalan, mengingat guru Sekolah Rakyat nantinya harus bersedia ikut tinggal di dalam asrama.
“Mereka para guru ini nanti kan harus tinggal di asrama mendampingi anak-anak tadi dengan paradigma baru sehingga akan sulit kalau mereka sudah senior,” ujarnya.
Sebagai informasi, Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi pada bulan Juli 2025. Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan penyelenggaraan Sekolah Rakyat di 100 lokasi di seluruh Indonesia secara bertahap tahun ini.
Adapun siswa yang bersekolah di Sekolah Rakyat adalah mereka yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang masuk kategori desil 1 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KPK mengungkap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro diduga mengumpulkan Rp1,98 miliar dari ASN dan pihak swasta untuk mengurus penyelesaian perkara di KPK.
Dengan cakupan rute yang menjangkau wilayah Sleman hingga kawasan barat Kota Jogja, operasional Bus DAMRI Jogja–YIA diharapkan dapat mendukung mobilitas penumpa
Jadwal lengkap KA Prameks Jogja–Kutoarjo dan sebaliknya hari ini berdasarkan data resmi KAI Access.
BPBD DIY memprediksi puncak kekeringan terjadi pada Agustus 2026. Bantul dan Gunungkidul menjadi wilayah paling kritis akibat krisis air bersih.
Dinkes Kota Jogja menargetkan 3.146 anak menerima vaksin HPV pada BIAS 2026. Tahun ini, imunisasi juga menyasar anak laki-laki kelas 5 SD.
DPUPRKP Gunungkidul mencopot bando Selamat Datang Wonosari di Logandeng, Playen karena dinilai membahayakan setelah berusia lebih dari 10 tahun.