Advertisement
Buntut Kematian Mahasiswa UNY, Pemerintah Didesak Evaluasi UKT
Ilustrasi wisuda perguruan tinggi - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA--Pusat Studi Perguruan Tinggi (PSPT) menilai sistem pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) di kampus negeri harus segera dievaluasi pemerintah karena tak mencerminkan tujuan awal diterapkannya. Hal ini disampaikan menyusul adanya salah satu mahasiswa UNY yang meninggal dunia saat memperjuangkan keringanan UKT.
“UKT diterapkan sudah 10 tahun sejak 2013 lalu, tujuannya agar ada subsidi silang dan diakses masyarakat luas dengan mudah. Tapi realitas hari ini malah sebaliknya, kasus kematian mahasiswa di UNY itu contoh paling nyatanya,” kata peneliti PSPT, Panji Mulkan pada Minggu (15/1/2023) sore.
Advertisement
Sistem pembayaran kuliah dengan UKT, jelas Panji, tidak terpantau dengan baik oleh pemerintah. Karena sepenuhnya yang menentukan UKT adalah kampus, sehingga mereka memiliki kebijakan masing-masing. Ada yang menggunakan slip gaji, nota pembayaran listrik, dan surat lainnya untuk menentukan besaran UKT mahasiswanya, tanpa ada pengecekan pemerintah.
BACA JUGA : Kisah Pilu Mahasiswa UNY Perjuangkan Keringanan Biaya
Kondisi minimnya pengawasan pemerintah terhadap UKT mahasiswa, lanjut Panji, melahirkan praktik-praktik buruk penyelenggaraan perguruan tinggi negeri. “Kampus negeri jadinya malah seperti bisnis, bukan lembaga pendidikan milik negara. Ini tentu tidak baik,” ujarnya.
Temuan PSPT, sambung Panji, menyebutkan banyak salah penggolongan UKT di kampus negeri misalnya mahasiswa kelompok ekonomi bawah digolongkan dengan UKT menengah yang harusnya dibayar mahasiswa dengan ekonomi menengah ke atas.
BACA JUGA : Ribuan Mahasiswa Kampus Negeri Jogja Kesulitan Bayar
“Kampus negeri berbadan hukum seperti UNY ini sumber pemasukannya kebanyakan dari mahasiswa, bukan dai unit bisnisnya atau pemerintah. Inilah yang menjadikan kampus negeri jadi bisnis dengan konsumen utamanya justru mahasiswanya sendiri dan tentu masalah yang paling kelihatan banyak yang kesulitan bayar UKT karena terlalu tinggi dan tidak tepat penggolonganya,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Perkuat Kerja Sama, Prodi Fuadah UIN Salatiga KKL ke UIN Suka Yogyakarta dan Ponpes Krapyak
Akademisi UGM Gelar Aksi Keprihatinan Bulaksumur, Kritik Kebijakan Bidang Kesehatan
Insentif Guru Madrasah dan PAUD di Bawah Kemenag Cair Juni 2025
Advertisement
Pemerintah Terjunkan 100 Pakar untuk Merevisi Buku Sejarah
Kejuaraan Nasional Taekwondo 2025 Sukses Digelar, ITNY Raih Dua Emas
Universitas Sanata Dharma Kukuhkan Tiga Guru Besar Baru
Akademisi UGM Dukung Rencana Pembentukan Dewan Media Sosial
Suarakan Isu Kepedulian Lingkungan, Dosen hingga Tendik Tampilkan Seni Pertunjukan
Advertisement
Hardiknas 2025, Presiden Prabowo Bakal Salurkan Bantuan bagi Guru dan Renovasi 10.440 Sekolah
Dugaan Kebocoran Data Mahasiswa dan Alumni, Begini Respons ITB
Direktur BCA Dorong Mahasiswa UGM Menguasai Teknologi di Era Transformasi Digital
Soal Penghentian Dana Hibah Yayasan Pendidikan, Ini Respons Mendikdasmen
Advertisement
Undip Temukan Peserta UTBK 2025 Melakukan Kecurangan, Begini Modusnya
Berita Pilihan
Advertisement
15 Jemaah Calon Haji Dipulangkan dari Emberkasi Solo, Ini Penyebabnya
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Kasus Perusahaan Tahan Ijazah Karyawan Terjadi di Bantul, Dinas Upayakan Mediasi
- 5 Warga Sleman Gagal Berangkat Haji di 2025, Ini Penyebabnya
- Pungutan Liar oleh Petugas Rutan Kelas II A Jogja, Kepala Kanwil Ditjenpas DIY: Pelaku Ditindak Tegas
- Libur Panjang, Okupansi Hotel di Bantul Mencapai hingga 100 Persen
- Baciro Kini Jadi Kelurahan Hijau di Jogja karena Berhasil Mengelola Sampah dengan Baik
Advertisement
Advertisement
