Rektor UAD Berharap Ada Kebijakan Baru di Masa Transisi 2024, Singgung Kuota Maba PTNBH

Harianjogja.com, JOGJA—Rektor Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Jogja Profesor Muchlas berharap adanya kebijakan baru di 2024 khususnya terkait perubahan proporsi perekrutan mahasiswa baru (maba) bagi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH). Mengingat saat ini PTNBH diberikan kewenangan meraup 50% maba dari total daya tampung lewat jalur mandiri. Kondisi tersebut sangat merugikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sehingga kesulitan mendapatkan maba.

Hal itu disampaikan Muchlas dalam sambutan di sela-sela melantik 40 jabatan Kepala Bidang yang akan bertugas di UAD selama periode kepemimpinannya mendatang, Sabtu (17/2/2024). Muchlas mengungkap persaingan memperoleh maba perguruan tinggi semakin ketat. Oleh karena itu perguruan tinggi, khususnya swasta harus terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas.

BACA JUGA : DIY Kekurangan Guru, Ini Strategi Pemda DIY

Meski demikian, ia berharap adanya perubahan kebijakan pemerintah di 2024 ini khsusu perubahan proporsi perekrutan maba bagi PTNBH.

"Persaingan semakin ketat belum lagi kebijakan yang diberlakukan perguruan tinggi. Kebijakan di PTNBH yang sampai dua tiga bulan lalu masih diizinkan 50 persen melakukan ekspansi merekrut jumlah mahasiswa [jalur mandiri] di luar mahasiswa reguler. Semoga tahun ini 2024 ada kebijakan baru yang mengubah proporsi tersebut sehingga peluang dalam PTS mendapatkan maba ini lebih besar," kata Muchlas yang juga disiarkan melalui Youtube.

Ia menambahkan pada 2024 ini merupakan masa transisi pemerintah, oleh karena itu menjadi harap-harap cemas akan ada perubahan apa lagi terkait kebijakan perguruan tinggi.

"Masa transis ini kita harap-harap cemas akan munculnya kebijakan baru apa lagi di perguruan tinggi. Kalau periode yang lalu sudah sangat mengenal dan kita sudah melaksanakan adalah MBKM. Kita tidak tahu kebijakan apa yang akan datang terkait akreditasi penilaian kinerja perguruan tinggi dan lainnya," ucapnya.

Muchlas mengatakan harapan terkait perubahan kebijakan proporsi maba PTNBH tersebut sangat logis, karena dirinya mengelola PTS. Di mana sumber pendanaan sepenuhnya berasal dari masyarakat. UAD telah berupaya secara maksimal mencari sumber lain seperti membuka tujuh unit usaha, akan tetapi faktanya hampir 96% pembiayaan UAD berasal dari SPP masyarakat.

BACA JUGA : Selain Ditutup, Ada 3 Kampus di Jogja Dimerger Akibat Kekurangan Mahasiswa

"Jadi sangat wajar ketika berharap adanya kemudahan memperoleh mahasiswa baru, karena dari sana sumber pendanaannya," katanya.

Adapun terkait pelantikan para pejabat tersebut, ia berharap agar bisa membantu menunjang proses peningkatan kualitas kampus. Selain itu para pejabat tersebut diminta untuk mempercepat penuntasan digitalisasi kampus. "Setiap unit tentu memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas kampus sehingga kita bisa dengan mudah merekrut mahasiswa," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News