UGM dan Sekjen MPR Jalin Kerja Sama Penguatan Kajian Ketatanegaraan

Harianjogja.com, SLEMAN—Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Sekjen MPR RI) sepakat melakukan kerja sama penguatan kajian Ketatanegaraan.

Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) yang berlangsung pada Jumat (4/7/2025) di Gedung Pusat UGM. Rektor UGM, Prof. Ova Emilia menilai kerja sama ini menjadi langkah awal sinergi dalam bidang Tridarma Perguruan Tinggi, termasuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

Kerja sama antara UGM dan Sekjen MPR RI nantinya akan ditindaklanjuti melalui berbagai program, khususnya bersama Fakultas Hukum UGM. Ruang lingkup kerja sama mencakup pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penyusunan kajian akademik, penulisan jurnal, serta penyelenggaraan seminar dan diskusi tentang ketatanegaraan. 

BACA JUGA: Jadwal Penerbangan Rute Jogja ke Karimunjawa, Harga Tiket Rp1 Jutaan

"Kami memiliki 18 fakultas dan dua sekolah pascasarjana, sehingga UGM dapat menyumbangkan pemikiran lintas bidang untuk mendukung kerja-kerja kebijakan nasional, termasuk isu terkini seperti regulasi kecerdasan buatan dan etika penggunaannya," kata Ova.

UGM dan Sekjen MPR RI sepakat untuk segera menindaklanjuti dengan penyusunan perjanjian kerja sama (PKS) di tingkat fakultas maupun universitas. UGM lanjut Ova mendorong pelibatan mahasiswa dalam berbagai program kerja sama, termasuk magang, riset, dan pelatihan kepemimpinan kebangsaan. 

"Kami kini fokus agar lulusan tidak hanya siap bekerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja, sehingga program magang menjadi salah satu komponen penting dalam mendukung pengembangan kapasitas mahasiswa," ujarnya.

Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah menilai pentingnya peran akademisi dalam mendukung tugas-tugas konstitusional MPR RI. Dia mengatakan bahwa meskipun posisi MPR telah berubah dalam struktur ketatanegaraan, kebutuhan akan masukan akademis tetap sangat dibutuhkan. 

"Masukan dari universitas dan masyarakat sangat penting bagi perkembangan ketatanegaraan kita, karena bukan hanya berguna bagi MPR, tetapi juga bagi seluruh anggota parlemen," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News