Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir Beri Pesan ke Pemerintah: Kekuasaan Jangan Terpusat di Satu Lembaga

Sunartono

Minggu, 28 April 2024 - 23:27 WIB

Sunartono

Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir Beri Pesan ke Pemerintah: Kekuasaan Jangan Terpusat di Satu Lembaga

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Haedar Nashir. - Istimewa.

Harianjogja.com, JOGJA—Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Haedar Nashir berpesan kepada pemerintah agar terus mengedepankan prinsip checks and balances dalam menjalankan roda pemerintahan. Muhammadiyah menghormati dan tetap bersikap netral serta independen dalam merespons dinamika sosial politik terkini.

Sebagaimana diketahui kondisi politik terkini PDIP menggugat KPU ke PTUN atas dugaan perbuatan melawan hukum saat menerima Gibran sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo. Di sisi lain beberapa partai kubu koalisi perubahan seperti Nasdem dan PKB telah memberikan sinyal untuk merapat ke kubu Prabowo-Gibran.

Haedar menilai apa pun proses politik yang saat ini ditempuh partai politik usai pengumuman hasil Pilpres sah-sah saja dilakukan. Selama proses tersebut sesuai dengan koridor hukum serta ketentuan yang berlaku. Akan tetapi Haedar mengingatkan proses politik tersebut harus tetap membawa semangat yang dilandaskan adalah semangat untuk mempersatukan dan memajukan bangsa.

"Ini juga menjadi momentum kita bersama untuk berintrospeksi, bahwa segala kekeliruan baik selama Pemilu kemarin maupun kehidupan berbangsa jangan-jangan karena keterlibatan secara kolektif, maka diperlukan check and balances,” ujar Haedar di sela-sel agenda Silaturahmi Idul Fitri 1445 H Keluarga Besar Muhammadiyah di UMY Minggu (28/4/2024).

Prinsip checks and balances merupakan prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Guru Besar Sosiologi UMY ini menilai prinsip tersebut sangat dibutuhkan pemerintah demi terciptanya proses saling mengontrol satu sama lain sehingga kekuasaan tidak terpusat hanya di satu lembaga.

“Prinsip checks and balances ini sangat diperlukan agar kekuasaaan tidak terpusat di satu lembaga, maka siapa pun sebaiknya memang tidak boleh bersikap anti kritik. Selama ini Muhammadiyah selalu mendukung dan membantu terhadap hal-hal positif dan konstruktif, namun juga memberikan kritik atas hal-hal yang dirasa kurang pas," ujarnya.

Perbedaan preferensi politik saat Pemilu sebagai hal yang wajar di kalangan masyarakat termasuk di Muhammadiyah, dan agenda silaturahmi ini dianggap menjadi momentum untuk melupakan hal tersebut serta terus berproses ke depan. Ia berharap agar setelah ini dapat tercipta hubungan yang semakin baik antar sesama.

“Apapun perbedaan pilihan yang terjadi sebelumnya di masyarakat harus segera dicairkan agar kita dapat terus melihat ke depan untuk membenahi bangsa dan negara ini,” ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News